Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDI-P, Puan: PDI-P Punya Mekanisme

Kompas.com - 05/10/2023, 20:13 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menegaskan bahwa partainya memiliki mekanisme dalam menentukan ketua umum.

Puan menyampaikan ini saat menanggapi adanya usulan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P.

"Karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menentukan hal tersebut," kata Puan saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini lantas menekankan bahwa dirinya taat pada aturan partai.

"Jadi saya taat pada aturan dan mekanisme yang ada di PDI-P," ujar Puan.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Jadi Ketum, Sekjen PDI-P: Semua Ada Tahapannya

Namun, saat ditanyakan soal kemungkinan dirinya menjadi calon kuat pengganti sang ibu sebagai Ketua Umum PDI-P, Puan tidak banyak berkomentar.

"Amin. Doain ya," kata Puan singkat.

Sebelumnya, usulan Jokowi menjadi Ketua Umum PDI-P meneruskan kepemimpinan Megawati, dicetuskan langsung oleh putra sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra.

Adapun usulan Guntur ini dibubuhkan dalam tulisan opininya yang dimuat Harian Kompas edisi 30 September 2023 berjudul "Indonesia, Jokowi, dan Megawati, Pasca-2024".

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," tulis Guntur dikutip dari Harian Kompas.

Baca juga: Puan: Jangan Biarkan Mereka Memecah Belah Ketua Umum PDI-P dan Presiden Jokowi

Dalam wacananya, Guntur mengatakan, apabila usulan supaya Jokowi dapat memimpin PDI-P terwujud, nantinya Megawati dapat menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pembina PDI-P.

Guntur juga menegaskan bahwa Jokowi pada dasarnya merupakan anak ideologis Bung Karno.

Hal ini merujuk pada karier Jokowi ketika menjadi Wali Kota Solo selama 10 tahun, Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun lebih, dan dua periode menjabat Kepala Negara.

Alasan krusial Guntur mendorong Jokowi menjadi ketua umum PDI-P karena sosok mantan Wali Kota Solo itu dianggap masih dibutuhkan bangsa dan negara.

Meski dorongan ini datang langsung dari trah Soekarno, wacana ini dinilai prematur.

Baca juga: Soal Usulan Jadi Ketum PDI-P, Jokowi: Saya Mau Pensiun Pulang ke Solo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com