Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duduk Perkara Perang Urat Saraf Menag dan PKB yang Kian Memanas

Kompas.com - 03/10/2023, 14:19 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terlibat perang urat saraf dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pangkal permasalahan keduanya bersitegang berawal dari pernyataan Yaqut yang meminta masyarakat supaya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik.

Yaqut bahkan secara blak-blakan penggunaan agama dalam ranah politik seperti yang terjadi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Pernyataan Yaqut tersebut membuat PKB yang kini mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 naik pitam. PKB bahkan mengancam akan "mendisiplinkan" Yaqut yang notabene kader PKB.

Berikut kronologi perang urat saraf antara Yaqut dengan PKB:

Duduk perkara

Duduk perkara perang urat saraf antara Yaqut dan PKB berawal dari pernyataan Yaqut saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/9/2023).

Dalam sambutannya, Yaqut meminta umat Buddha agar melihat rekam jejak calon presiden pada Pilpres 2024. Utamanya, agar jangan memilih pemimpin secara asal-asalan.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Menag Yaqut Minta Agama Tak Ditunggangi Aktor-aktor Poltik

Yaqut juga mengingatkan masyarakat supaya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik, seraya mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta, kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Didisiplinkan

Mendengar pernyataan itu, PKB pun geram dan mengancam akan mendisiplinkan Yaqut yang notabene adalah kader PKB.

"Sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi publik tentu akan memberikan penilaian juga," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (1/10/2023).

Jazilul menegaskan, sejatinya pernyataan yang demikian tidak terlontar dari mulut seorang pejabat negara sekelas Yaqut.

Baca juga: Menag Yaqut Ogah Cabut Pernyataannya soal Jangan Pilih Pemimpin karena Ganteng-Mulutnya Manis

Menurutnya, pernyataan itu berpotensi membawa dampak perpecahan keharmonisan bangsa Indonesia selama ini.

"Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Meski begitu, Jazilul tidak membeberkan sanksi pendisiplinan apa yang akan diterapkan oleh PKB terhadap Yaqut.

Baca juga: Mau Didisiplinkan PKB, Menag Yaqut: Siapa yang Berhak? Kalau Kiai, Saya Taat

Halaman:


Terkini Lainnya

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com