Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Yaqut Ogah Cabut Pernyataannya soal "Jangan Pilih Pemimpin karena Ganteng-Mulutnya Manis"

Kompas.com - 02/10/2023, 16:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, dia tidak akan mencabut pernyataannya terkait jangan memilih pemimpin hanya karena wajahnya tampan dan mulutnya manis.

"Ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan (wajah ganteng dan) janji-janji dengan mulut manis. Mencabut (pernyataan) itu saya tidak mau," ujar Yaqut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Pernyataan Yaqut itu menuai respons dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengancam akan mendisiplinkannya.

Bahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai omongan Yaqut itu sebagai pernyataan buzzer.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Menag Yaqut Minta Agama Tak Ditunggangi Aktor-aktor Poltik

Yaqut menyampaikan, publik harus memilih pemimpin dengan cara yang rasional, bukan hanya melihat penampilan fisiknya.

Selain itu, Yaqut menyebut rakyat juga harus melihat rekam jejak (track record) pemimpin tersebut.

"Ini urusan bangsa dan negara. Kalau karena itu kemudian saya didisplinkan, ya silakan saya tidak akan cabut itu," ucap dia. 

Sementara itu, Yaqut turut mengatakan, agama haruslah menjiwai setiap perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berpolitik.

Namun, kata dia, jangan sampai agama itu dimanfaatkan dalam politik.

Yaqut menegaskan dirinya siap jika dipanggil oleh PKB.

"Dewan syura ya saya taat kepada kiai," ucap Yaqut.

Baca juga: Menag: Mengubah Peradaban, Mustahil jika Tidak Dimulai dari Keluarga

Dikutip dari Tribunnews, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi kelakar dari Menteri Agama RI (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut jangan memilih pemimpin karena wajahnya ganteng dan mulutnya manis.

Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, pernyataan dari seorang Menag tersebut sejatinya tidak patut diungkapkan.

Sebab, dia menilai, apa yang disebutkan oleh Menag Yaqut layaknya seorang buzzer dan seperti provokator.

Dirinya lantas mempertanyakan alasan Yaqut yang merupakan seorang Menteri Agama sampai melontarkan pernyataan demikian.

Halaman:


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com