Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duduk Perkara Perang Urat Saraf Menag dan PKB yang Kian Memanas

Kompas.com - 03/10/2023, 14:19 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terlibat perang urat saraf dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pangkal permasalahan keduanya bersitegang berawal dari pernyataan Yaqut yang meminta masyarakat supaya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik.

Yaqut bahkan secara blak-blakan penggunaan agama dalam ranah politik seperti yang terjadi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Pernyataan Yaqut tersebut membuat PKB yang kini mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 naik pitam. PKB bahkan mengancam akan "mendisiplinkan" Yaqut yang notabene kader PKB.

Berikut kronologi perang urat saraf antara Yaqut dengan PKB:

Duduk perkara

Duduk perkara perang urat saraf antara Yaqut dan PKB berawal dari pernyataan Yaqut saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/9/2023).

Dalam sambutannya, Yaqut meminta umat Buddha agar melihat rekam jejak calon presiden pada Pilpres 2024. Utamanya, agar jangan memilih pemimpin secara asal-asalan.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Menag Yaqut Minta Agama Tak Ditunggangi Aktor-aktor Poltik

Yaqut juga mengingatkan masyarakat supaya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik, seraya mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta, kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Didisiplinkan

Mendengar pernyataan itu, PKB pun geram dan mengancam akan mendisiplinkan Yaqut yang notabene adalah kader PKB.

"Sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi publik tentu akan memberikan penilaian juga," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (1/10/2023).

Jazilul menegaskan, sejatinya pernyataan yang demikian tidak terlontar dari mulut seorang pejabat negara sekelas Yaqut.

Baca juga: Menag Yaqut Ogah Cabut Pernyataannya soal Jangan Pilih Pemimpin karena Ganteng-Mulutnya Manis

Menurutnya, pernyataan itu berpotensi membawa dampak perpecahan keharmonisan bangsa Indonesia selama ini.

"Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Meski begitu, Jazilul tidak membeberkan sanksi pendisiplinan apa yang akan diterapkan oleh PKB terhadap Yaqut.

Baca juga: Mau Didisiplinkan PKB, Menag Yaqut: Siapa yang Berhak? Kalau Kiai, Saya Taat

Halaman:


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com