Duduk Perkara Perang Urat Saraf Menag dan PKB yang Kian Memanas

Pangkal permasalahan keduanya bersitegang berawal dari pernyataan Yaqut yang meminta masyarakat supaya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik.

Yaqut bahkan secara blak-blakan penggunaan agama dalam ranah politik seperti yang terjadi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Pernyataan Yaqut tersebut membuat PKB yang kini mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 naik pitam. PKB bahkan mengancam akan "mendisiplinkan" Yaqut yang notabene kader PKB.

Berikut kronologi perang urat saraf antara Yaqut dengan PKB:

Duduk perkara

Duduk perkara perang urat saraf antara Yaqut dan PKB berawal dari pernyataan Yaqut saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/9/2023).

Dalam sambutannya, Yaqut meminta umat Buddha agar melihat rekam jejak calon presiden pada Pilpres 2024. Utamanya, agar jangan memilih pemimpin secara asal-asalan.

Yaqut juga mengingatkan masyarakat supaya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik, seraya mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta, kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Didisiplinkan

Mendengar pernyataan itu, PKB pun geram dan mengancam akan mendisiplinkan Yaqut yang notabene adalah kader PKB.

"Sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi publik tentu akan memberikan penilaian juga," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (1/10/2023).

Jazilul menegaskan, sejatinya pernyataan yang demikian tidak terlontar dari mulut seorang pejabat negara sekelas Yaqut.

Menurutnya, pernyataan itu berpotensi membawa dampak perpecahan keharmonisan bangsa Indonesia selama ini.

"Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Meski begitu, Jazilul tidak membeberkan sanksi pendisiplinan apa yang akan diterapkan oleh PKB terhadap Yaqut.

Dirinya hanya menegaskan, kalau PKB merupakan partai yang terbuka untuk menjaga persatuan dan kebersamaan.

"Sudah kita sudah, kita serahkan ke mekanisme internal organisasi saya yakin cepat atau lambat itu sudah ada pendisiplinan kok. Jadi enggak usah khawatir," pungkas dia.

Ogah tarik pernyataan

Yaqut pun merespons atas ancaman PKB yang akan memberikan sanksi displin. Yaqut menyatakan enggan untuk menarik pernyataannya.

"Ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan (wajah ganteng dan) janji-janji dengan mulut manis. Mencabut (pernyataan) itu saya tidak mau," ujar Yaqut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Yaqut menyampaikan, publik harus memilih pemimpin dengan cara yang rasional, bukan hanya melihat penampilan fisiknya.

"Ini urusan bangsa dan negara. Kalau karena itu kemudian saya didisplinkan, ya silakan saya tidak akan cabut itu," ucap dia.

Yaqut juga menyatakan, agama haruslah menjiwai setiap perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berpolitik.

Namun, kata dia, jangan sampai agama itu dimanfaatkan dalam politik sembari menegaskan siap jika dipanggil PKB.

"Dewan syura ya saya taat kepada kiai," imbuh Yaqut.