Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Setuju Caleg atau Capres Tak Perlu Dimintai Sumbangan

Kompas.com - 03/10/2023, 14:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep curhat mengenai biaya kampanye PSI yang kecil.

Atas dasar itu, Kaesang setuju dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom yang menilai caleg dan calon presiden tak perlu dimintai sumbangan. 

"Pendeta tadi bilang jangan minta sumbangan ke para caleg ataupun para capres, supaya biaya kampanyenya enggak mahal. Saya setuju sekali. Biaya kampanye kami kecil, Pak," kata Kaesang sampaikan saat bersilaturahmi ke Kantor PGI di Grha Ouikoumene, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Sepekan Jadi Ketum, Kaesang Beri Arahan Menangkan PSI di Kota Depok

Kaesang menyampaikan, jika PSI berhadapan dengan partai yang memiliki sumber daya besar, mereka sudah pasti tidak mampu bersaing.

Selain itu, Kaesang merasa bengkaknya biaya politik berbahaya karena bisa menimbulkan perilaku koruptif. 

"Jadi kalau bersaing dengan yang besar, sudah pasti kami enggak mampu. Tapi saya rasa pernyataan Pak Pendeta tadi yang jangan minta ke para caleg maupun capres itu sangat tepat. Karena apa? Takutnya nanti membengkak. Nanti minta balik modal waktu jadi pejabat," ujar dia. 

Sebelumnya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom meminta kepada gereja-gereja untuk tidak meminta sumbangan kepada para capres maupun caleg menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Kaesang ke Kader PSI: Dulu Semangat Buka Lem Aibon, Sekarang Agak Kurang Berani

Dia mengakui momentum kampanye sering menjadi kesempatan gereja-gereja meminta sumbangan dari capres atau caleg.

"Selama ini ada kecenderungan mumpung lagi ada kesempatan kampanye, para caleg dan para calon kepala daerah, atau timses capres, mumpung lagi butuh suara, itu sering sekali dimanfaatkan oleh gereja-gereja untuk minta sumbangan," ujar Gomar usai bersilaturahmi dengan PSI di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).


Gomar menegaskan, kebiasaan meminta sumbangan ke caleg hingga capres itu harus dihentikan.

Sebab, kebiasaan seperti itu bisa membuat biaya politik jadi mahal. Jika biaya politik mahal, maka orang-orang yang terpilih berpotensi korupsi supaya balik modal.

"Jadi saya minta supaya menghentikan kebisaan itu, karena itu akan membebani para caleg, sehingga biaya politik mahal. Artinya nanti mereka akan korupsi. Salah satu cara untuk mengatasi korupsi adalah hentikan meminta sumbangan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com