Isu Dua Poros Pilpres 2024, PDI-P Sebut Kemungkinan Terbuka Duet Ganjar-Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam mengatakan ada informasi yang menyebut bakal calon presiden (bacapres) PDI-Perjuangan Ganjar Pranowo membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk dua skema.

Skema pertama SKCK untuk pendaftaran sebagai calon presiden, kedua untuk skema pendaftaran sebagai calon wakil persiden.

Hal itu disampaikan Umam dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV yang membahas isu terkait dua poros dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, Rabu (27/9/2023) malam.

"Mohon dikoreksi Pak Basarah, saya mendengar katanya SKCK dari Pak Ganjar disiapkan dua skema, satu SKCK sebagai capres, dan satu SKCK sebagai cawapres," kata Umam.

Baca juga: Momen Hangat Ganjar Gandeng Tangan Megawati di Rakernas PDI-P

Menurut Umam, informasi spekulatif tersebut bisa saja benar karena beberapa fakta yang terlihat seperti merujuk pada kebenaran.

Misalnya, terkait PDI-Perjuangan yang saat ini minim dukungan partai politik lainnya untuk berkoalisi, sedangan bacapres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto telah memiliki dukungan penuh dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kita mendapatkan informasi itu tentu dengan spekulasi seolah-seolah kemudian narasi ini bukan narasi yang sifatnya spekulatif tapi terkonfirmasi dari indikasi-indikasi ini," imbuh dia.

Isu tersebut kemudian dijawab oleh Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah.

Dia mengatakan jika informasi berbasis spekulatif, tidak hanya Ganjar yang mendaftarkan dua SKCK, tetapi juga bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Antara Misteri Bacawapres Ganjar dan Kaesang yang Mendadak Ketum...

"Kalau basisnya informasi spekulatif, saya lebih dulu mendapatkan informasi dari Bung Umam, kalau Pak Prabowo mengurus dua SKCK," imbuh dia.

Namun, informasi spekulatif tidak bisa dijadikan dasar penilaian apakah akan ada dua poros saja dalam Pilpres 2024 mendatang, tetapi keputusan hukum yang diambil oleh organisasi partai.

"Tapi kalau basisnya keputusan hukum masing-masing organisasi, tentu kita sudah tahu persis (Ganjar sebagai capres), dan kita sudah sepakat bahwa dalam kita berdemokrasi itu yang kita anut adalah demokrasi yang nomokrasi, demokrasi yang berdasar atas hukum," ucap Basarah.

Dia juga membantah PDI-Perjuangan tidak mendapat dukungan dari partai lain.

Baca juga: Jokowi Yakin Ganjar Mampu Tuntaskan Masalah Pangan, Kader PDI-P Bersorak

Menurut Basarah, PDI-P tak didukung banyak partai karena ruang negosiasi untuk posisi cawapres cukup sulit.

Mengingat PDI-P bisa maju sendiri dalam Pilpres 2024 tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun.