Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: "Undecided Voters" Paling Banyak di Kategori Usia Lebih dari 60 Tahun

Kompas.com - 18/09/2023, 17:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas yang digelar pada 27 Juli-7 Agustus 2023 memperlihatkan semakin tingginya angka undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan untuk calon presiden (capres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari hasil survei yang dimuat di Harian Kompas pada Senin (18/8/2023), ada lima kategori usia yang dikelompokkan, yakni pemilih usia 17-23 tahun, usia 24-40 tahun, usia 41-60 tahun, dan usia lebih dari 60 tahun.

Untuk kelompok pemilih berusia 17-23 tahun, tercatat ada 24,9 persen yang belum menentukan siapa capres yang akan dipilih.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 5 Bulan Jelang Pemilu, Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Makin Besar

Lalu pada kelompok usia 24-40 tahun, ada 25,1 persen pemilih yang menyatakan belum menentukan siapa pilihan capres-nya.

Kemudian untuk kelompok pemilih berumur 41-60 tahun, ada 30,4 persen pemilih yang belum menentukan capres pilihan mereka.

Sementara itu, untuk kelompok pemilih berusia lebih dari 60 tahun jumlah yang belum menentukan pilihan capres sebanyak 42,1 persen.


Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga mencatat kondisi undecided voters secara umum pada Mei dan Agustus 2023.

Baca juga: Kelakar Ganjar di Kuliah Kebangsaan UI: Tidak Yakin Diundang kalau Namanya Tak Ada di Survei

Pada Mei, persentase undecided voters sebesar 16,1 persen. Lalu pada Agustus jumlahnya turun ke 11,6 persen.

Namun, untuk undecided voters yang belum menentukan pilihan capresnya mengalami kenaikan.

Litbang Kompas mencatat, pada Mei 2023 para pemilih yang belum tentukan pilihan capres ada 24,7 persen.

Sementara itu, pada Agustus 2023, ada 27,9 persen undecided voters yang belum menentukan pilihan capres.

Survei Litbang Kompas secara periodik dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 27 Juli - 7 Agustus 2023.

Baca juga: Dengan Undecided Voters, SMRC Prediksi Jokowi-Maruf 58,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 41,8 Persen

Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian sebesar plus minus 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com