Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Punya Kans Masuk Koalisi Lain Jika Tak Syaratkan AHY Cawapres

Kompas.com - 10/09/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dinilai bisa diterima oleh poros manapun usai keluar dari "Koalisi Perubahan", jika mereka tidak mensyaratkan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) sebagai harga mati.

Partai Demokrat saat ini sedang menjajaki koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung bakal capres Ganjar Pranowo, dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal capres Prabowo Subianto.

"Ketika Demokrat ingin masuk ke koalisi PDI-P atau KIM, otomatis peluang pencawapresan AHY mengecil," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Sabtu (9/9/2023).

Agung menilai Demokrat juga mesti realistis ketika akan merapat ke PDI-P dan KIM karena kedua koalisi itu sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

"Karena Demokrat hanya sebagai 'partai pelengkap' setelah PDI-P memastikan ambang batas presiden (presidential threshold) sebagaimana KIM. Yang terpenting Demokrat bisa segera bersikap dan memiliki peran strategis dalam Pilpres 2024," ujar Agung.

Baca juga: Demokrat Akui Sandiaga Uno Pernah Ajak Bentuk Koalisi Bersama

Agung mengatakan, bila yang diangkat adalah konteks sejarah, maka potensi Demokrat merapat ke KIM lebih besar daripada ke Koalisi PDI-P.

Penyebabnya terdapat konflik pribadi antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, akibat persaingan politik dalam Pilpres 2004 dan 2009.

Saat itu SBY yang berada dalam kabinet memutuskan maju sebagai capres dan bersaing dengan Mega.

Pasangan Mega-Hasyim Muzadi kalah dari SBY-Jusuf Kalla pada Pilpres 2004.

Mega kembali mencoba bersaing dengan SBY pada Pilpres 2009. Mega yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dari SBY-Boediono.

Baca juga: Bakal Temui Puan Maharani, Demokrat: Tunggu Tanggal Mainnya

Meski hubungan SBY dan Mega tidak harmonis, tetapi menurut Agung jika dilihat dari konteks politik saat ini maka peluang koalisi antara Demokrat dan PDI-P masih terbuka.

"Ada konteks politis yang bisa dijadikan dasar untuk mengubah peta politik sekaligus narasi di publik, bahwa saat PDI-P dan Demokrat bersama terwujud rekonsiliasi nasional yang diharapkan bisa merekatkan kohesi sosial di antara sesama anak bangsa," ujar Agung.


"Di titik inilah, kemungkinan konteks historis dan konteks politis ini dijadikan basis keputusan bagi Demokrat dan PDI-P mengemuka," sambung Agung.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat berharap bisa berkoalisi dengan PDI-P dalam posisi yang setara dan sejajar.

"Kita ingin, berharap bisa diterima di koalisi atau kerja sama yang mengedepankan prinsip kesejajaran dan kesetaraan, sesuai dengan apa yang prinsipnya Bung Karno," kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/9/2023).

Baca juga: Demokrat Ungkap Rencana Bertemu Prabowo Dalam Waktu Dekat

Halaman:


Terkini Lainnya

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com