Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bantah AHY Sudah Bertemu Prabowo Usai "Move On" dari KPP

Kompas.com - 09/09/2023, 17:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Diketahui, Demokrat telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). AHY pun menyatakan bahwa dirinya telah "move on", usai bakal calon presiden (bacapres) koalisi itu, Anies Baswedan, lebih memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya.

"Menurut saya belum ya, tapi kalau komunikasi antara Partai Demokrat dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo dan dengan tim-tim yang tentu ini menjadi bagian penting dari komunikasi politik, saya kira ini sudah terjadi," ujar Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).

Baca juga: Demokrat: Semua Koalisi Cocok, Kecuali yang Kemarin

Setelah menyatakan "move on", Demokrat memang tengah menjajaki kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi lain, baik itu koalisi yang akan mengusung Prabowo maupun koalisi pengusung Ganjar Pranowo.

"Dan ya itu prasyarat bahwa kita bisa masuk dalam koalisi, ya harus ada komunikasi itu," lanjutnya.

Ke depannya, kata Herman, pertemuan formal antara Partai Demokrat dengan parpol-parpol lain mungkin terjadi.

Dia pun menyatakan akan ada informasi apabila pertemuan dilakukan.

Baca juga: PDI-P Masih Jalin Komunikasi dengan Demokrat, Bahkan Lewat Puan Maharani

"Kalau ada pertemuan formal yang nanti ada tertentu ini terjadi kesepahaman antara Partai Demokrat dengan koalisi yang sudah ada pasti media diberitahu karena ini memang ya politik ya harus terbuka lah," jelasnya.

Lebih lanjut saat ditanya soal apakah Partai Demokrat lebih cocok dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo atau dengan koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo, Herman menegaskan sama-sama cocok.

Menurutnya yang tidak cocok adalah jika Demokrat kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Ke semuanya cocok. Kecuali ke (yang) kemarin (KPP) enggak cocok," tegasnya.

Baca juga: Demokrat Ogah CLBK dengan Koalisi Perubahan: Kami Sudah Move On

"Melihat apakah ke Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo saya kira Demokrat ini memiliki rasionalitas dalam mengambil sikap dan keputusannya. Dan selalu didasarkan kepada etika, moral politik yang baik. Baik itu memang menjadi keputusan pak SBY maupun keputusannya ketum AHY," tambah Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com