Demokrat Punya Kans Masuk Koalisi Lain Jika Tak Syaratkan AHY Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dinilai bisa diterima oleh poros manapun usai keluar dari "Koalisi Perubahan", jika mereka tidak mensyaratkan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) sebagai harga mati.

Partai Demokrat saat ini sedang menjajaki koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung bakal capres Ganjar Pranowo, dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal capres Prabowo Subianto.

"Ketika Demokrat ingin masuk ke koalisi PDI-P atau KIM, otomatis peluang pencawapresan AHY mengecil," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Sabtu (9/9/2023).

Agung menilai Demokrat juga mesti realistis ketika akan merapat ke PDI-P dan KIM karena kedua koalisi itu sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

"Karena Demokrat hanya sebagai 'partai pelengkap' setelah PDI-P memastikan ambang batas presiden (presidential threshold) sebagaimana KIM. Yang terpenting Demokrat bisa segera bersikap dan memiliki peran strategis dalam Pilpres 2024," ujar Agung.

Agung mengatakan, bila yang diangkat adalah konteks sejarah, maka potensi Demokrat merapat ke KIM lebih besar daripada ke Koalisi PDI-P.

Penyebabnya terdapat konflik pribadi antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, akibat persaingan politik dalam Pilpres 2004 dan 2009.

Saat itu SBY yang berada dalam kabinet memutuskan maju sebagai capres dan bersaing dengan Mega.

Pasangan Mega-Hasyim Muzadi kalah dari SBY-Jusuf Kalla pada Pilpres 2004.

Mega kembali mencoba bersaing dengan SBY pada Pilpres 2009. Mega yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dari SBY-Boediono.

Meski hubungan SBY dan Mega tidak harmonis, tetapi menurut Agung jika dilihat dari konteks politik saat ini maka peluang koalisi antara Demokrat dan PDI-P masih terbuka.

"Ada konteks politis yang bisa dijadikan dasar untuk mengubah peta politik sekaligus narasi di publik, bahwa saat PDI-P dan Demokrat bersama terwujud rekonsiliasi nasional yang diharapkan bisa merekatkan kohesi sosial di antara sesama anak bangsa," ujar Agung.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat berharap bisa berkoalisi dengan PDI-P dalam posisi yang setara dan sejajar.

"Kita ingin, berharap bisa diterima di koalisi atau kerja sama yang mengedepankan prinsip kesejajaran dan kesetaraan, sesuai dengan apa yang prinsipnya Bung Karno," kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/9/2023).

Kendati demikian, diakuinya, Demokrat tak ingin terburu-buru dalam menentukan koalisi.

Prinsipnya, kata Herzaky, Demokrat ingin kedua pihak sama-sama nyaman dalam membangun kerja sama politik.

Untuk itu, Demokrat mempersilakan PDI-P yang digadang-gadang bakal satu barisan pada Pemilu 2024 untuk berpikir secara mendalam, sebelum menerima mereka.

"Kita inginnya sama-sama nyamanlah. Bagaimanapun kan tuan rumah tentu perlu memikirkan juga secara mendalam, bagaimana baiknya. Kan begitu ya kan," imbuh dia.

Selain itu, Demokrat juga menyatakan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Ya kalau keinginan ada, tapi kan ini tergantung kedua belah pihak. Sampai saat ini belum ada rencana untuk bisa bertemu. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin ada ya bisa bertemu," ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2023).

"Dengan Pak Prabowo dalam waktu dekat ada pertemuan," lanjutnya mengungkapkan.

Herman juga menyebutkan bahwa ada pula rencana pertemuan antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan (PDI-P).

Mengenai pertemuan dengan PDI-P ini, Herman menyatakan akan ada informasi lebih lanjut.

"Tunggu saja tanggal mainnya. Pasti karena ada limitasi pendaftaran capres cawapres. Oleh karenanya memang harus ada keputusan cepat juga," tambahnya.

Saat ini koalisi pendukung Ganjar berisi PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Sedangkan KIM dihuni oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Gelora, dan Partai Bulan Bintang.

Sedangkan Koalisi Perubahan beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya, Dian Erika Nugraheny | Editor : Sabrina Asril, Dani Prabowo)