Serangan Bertubi-tubi untuk Prabowo Lewat Gugatan Syarat Capres ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN, Prabowo Subianto, berpotensi gagal maju capres, jika rentetan uji materi atas syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari terakhir ini dikabulkan majelis hakim kelak.

Sedikitnya ada 3 permohonan yang diajukan dengan 5 pokok perkara. Ketiganya belum mendapatkan nomor perkara sejauh ini.

Tiga permohonan itu dilayangkan kubu yang terdiri dari 98 advokat dan seorang advokat dari Jawa Timur Rudy Hartono pada Jumat (18/8/2023) serta anggota Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gulfino Guevaratto pada Senin (21/8/2023).

Baca juga: Muncul Gugatan agar MK Batasi Peluang Seseorang Maju Capres Hanya 2 Kali

Batas atas usia capres

Benang merah dari 3 permohonan itu adalah gugatan agar MK membatasi usia maksimum capres-cawapres yang tidak diatur di dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Pasal 169 huruf q hanya mengatur usia minimum capres-cawapres 40 tahun.

Rudy Hartono, misalnya, menginginkan agar capres yang ikut kontestasi berusia tidak lebih dari 70 tahun. Ia menilai, pengaturan usia maksimum ini tak terpisahkan dari syarat lain pengajuan capres-cawapres, yaitu "mampu secara jasmani dan rohani".

"Dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia (batas usia minimal) serta masa usia produktif seseorang (batas usia maksimal)," jelas Rudy dalam permohonannya.

Baca juga: Batas Usia Capres Digugat Lagi ke MK, Pemohon Minta Rentang 21-65 Tahun

Senada, permohonan dari 98 advokat juga menginginkan supaya capres tidak lebih dari 70 tahun.

Mereka menganggap bahwa untuk mengelola Indonesia menjadi negara maju, dibutuhkan mobilitas yang sangat tinggi karena wilayah Indonesia sangat luas.

Selain itu, mereka juga menilai pasal yang ada sekarang memberikan ketidakpastian hukum karena hanya mengatur batas bawah usia capres tanpa mengatur batas atasnya.

Mereka menjadikan batas atas usia hakim konstitusi dan hakim agung yang tidak boleh melebihi 70 tahun sebagai perbandingan.

Sementara itu, Gulfino juga menyinggung usia hakim konstitusi sebagai acuan bahwa usia capres perlu dibatasi.

Baca juga: Muncul Gugatan agar MK Batasi Usia Capres 70 Tahun

Lantaran usia hakim konstitusi maksimum 70 tahun, sehingga saat diajukan pencalonannya, hakim konstitusi tak boleh lebih tua dari 65 tahun. Batas usia 65 tahun ini yang diinginkan Gulfino.

Menurutnya, sinkronisasi horizontal antara lembaga tinggi negara ini adalah metode rasional untuk menjelaskan mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu.

Sebagai konsekuensi logis, mereka menilai usia minimum capres-cawapres harus ditekan ke 21 tahun, sesuai usia termuda seseorang yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif.

Sebatas informasi, saat ini usia ketiga capres yaitu Prabowo (71 tahun), Ganjar Pranowo (54 tahun), dan Anies Baswedan (54 tahun).

Pelanggar HAM hingga ambisi tak berkesudahan

Kubu 98 advokat, dalam pokok permohonan keduanya, menginginkan agar MK mengubah Pasal 169 huruf d UU Pemilu guna melarang pelanggar HAM maju sebagai capres.

Dalam petitum gugatannya, mereka meminta supaya larangan itu berbunyi "tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya."

Baca juga: Muncul Gugatan Agar MK Larang Pelanggar HAM Maju Capres

Mereka menyinggung bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satu di antaranya adalah Kerusuhan Mei 1998.

Mereka juga mengutip Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila "terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden."

"Maka seharusnya ada upaya pencegahan dan/atau antisipasi yang diatur dalam persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dalam UU Pemilu," ujar mereka.

Ini berpotensi menyasar Prabowo yang pernah dipecat TNI. Prabowo sebelumnya adalah Komando Pasukan Khusus TNI AD yang membawahi Tim Mawar, tim yang diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada kurun 1997-1998.

Baca juga: KPU Libatkan Bawaslu Revisi Aturan Usai MK Izinkan Kampanye di Sekolah

Sementara itu, Gulfino meminta MK membatasi kesempatan seseorang maju sebagai capres atau cawapres hanya 2 kali.

Jika dikabulkan, ini tentu bakal menjerat Prabowo yang sudah 2 kali keok dari Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

"Karena kalau seorang calon menggunakan haknya berkali-kali, hak kami yang juga punya berhak mencalonkan diri terberangus," kata kuasa hukum Gulfino, Donny Tri Istiqomah, dalam jumpa pers, Senin (21/8/2023).

Ia menyinggung beberapa preseden seorang tokoh politik tak lagi mencalonkan diri setelah 2 kali gagal maju sebagai capres atau cawapres, yakni Hillary Clinton (2007 dan 2016) di Amerika Serikat dan Megawati Soekarnoputri (2004 dan 2009) di Indonesia.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Menurut mereka, tindakan itu adalah tindakan yang mencerminkan "etika dan kenegarawanan" untuk memberi kesempatan kepada pihai lain.

Namun, etika dan kenegarawanan itu mereka anggap perlu dirumuskan dalam norma hukum agar berkekuatan mengikat.

" ... agar benar-benar dapat memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara termasuk pemohon dalam menggunakan haknya untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden," jelas mereka.

Oleh karena itu, mereka meminta Pasal 169 huruf n UU Pemilu diubah MK agar seorang capres atau cawapres harus "belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama".

Baca juga: Putusan MK yang Bolehkan Kampanye di Sekolah Dinilai Bisa Untungkan Petahana

Klaim untuk demokrasi

Donny tak menampik bahwa gugatan tersebut bisa dianggap bermuatan politis dan diartikan mengancam pencapresan Prabowo.

Namun, ia mengeklaim bahwa mereka hanya berupaya mewujudkan pemilu yang demokratis.

"Persoalan nanti apakah MK memutus aturan ini akan diberlakukan di pemilu berikut ataukah kalau seandainya dikabulkan, ya, permohonan kami, kalau keputusannya berlaku sekarang, ya, konsekuensinya ada salah satu (capres) yang enggak bisa calon lagi," kata Donny.

"Tetapi bisa saja putusannya untuk pemilu berikutnya, bonus. Jadi, tak perlu suuzan lah, husnuzan saja bahwa permohonan kami ini demi kebaikan bersama pemilu yang lebih demokratis," ia melanjutkan.