Dalam situasi demikian, ia mengatakan, tidak ada presiden dan wakil presiden yang terpilih dari produk pemilu.
Baca juga: Ketua MPR Minta Semua Pihak Jangan Curigai Amendemen UUD 1945
“Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?” ujar Bamsoet.
“Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis?” katanya lagi.
Sebelum konstitusi diubah, kata Bamsoet, MPR dapat menerbitkan ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kekosongan konstitusi.
Namun, setelah amendemen UUD 1945, masalah-masalah itu belum ada jalan keluar konstitusionalnya.
Baca juga: Pimpinan MPR Tegaskan Tak Ada Agenda Amendemen UUD 1945 Periode Ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.