"Gagap Gempita" Koalisi Perubahan

Sementara itu, Partai Demokrat merasa kemunculan nama Yenny bisa memanaskan internal Koalisi Perubahan. Pasalnya, partai berlambang Mercy tersebut telah lama menggadang-gadang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres untuk Anies.

Adapun pendaftaran Capres dan Cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hanya menyisakan waktu sekitar tiga bulan lagi yang terjadwal pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Waktu yang terbilang sempit untuk mengampanyekan proposal perubahan atas anti-tesis kebijakan Presiden Jokowi.

Situasi ini tentu memunculkan asumsi bahwa tagline perubahan yang diusung koalisi Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat hanyalah lip service belaka. Konsep perubahan yang tidak lebih dari sekadar bahasa bunyi-bunyian daripada politik gagasan yang mendahuluinya.

Alasannya hingga saat ini partai-partai di Koalisi Perubahan masih berkutat dalam tatanan pragmatisme bongkar pasang posisi bakal Capres dan bakal Cawapres yang akan dimajukan di Pilpres 2024.

Pun ide-ide perubahan untuk mendekonstruksi kebijakan baik dari sisi kesejahteraan, pembangunan, ekonomi, pertahanan hingga politik luar negeri dalam sembilan tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi tidak hadir dalam perbincangan dalam wacana publik di masyarakat.

Gagap gempita

Pada hakikatnya perubahan berarti menghadirkan kebaruan yang berbeda dari sebelumnya.

Pada konteks politik pemerintahan secara fundamental, konsep perubahan mengacu pada diferensiasi kebaruan dalam pola kebijakan, cara memerintah dan proses penyusunan kabinet yang murni berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Selain itu, baik Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat ternyata belum memiliki persepsi yang sama dalam menggelorakan format perubahan yang akan digaungkan.

Alasannya di antara partai-partai politik tersebut masih saling sandera kepentingan masing-masing yang mentautkan atas kepentingan jabatan, pragmatisme elektoral dan pendistribusian nilai-nilai ekonomi.

Situasi ini akhirnya memunculkan asumsi bahwa partai-partai politik pengusung Koalisi Perubahan seolah gagap memahami bahwa perubahan membutuhkan keiklasan dan persamaan persepsi dalam kapasitas sebagai penantang dalam Pilpres 2024.

Alasannya sederhana, bila koalisi partai politik pendukung bakal capres Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto dikontruksikan sebagai penerus Jokowi, maka seharusnya Koalisi Perubahan mampu menghadirkan perbedaan dalam “menjual” kebaruan Anies secara politik ke rakyat.

Nyatanya Partai Nasdem dan PKS justru mengajukan wacana nama Yenny Wahid yang merupakan pendukung Presiden Jokowi sebagai Cawapres Anies. Hal itu memperkuat asumsi kegagapan di tubuh Koalisi Perubahan.

Pun posisi Partai Nasdem yang hingga saat ini sebagai partai pendukung pemerintah karena kadernya, Siti Nurbaya Bakar, masih menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Kondisi itu membuktikan bahwa Koalisi Perubahan yang dimotori Partai Nasdem hanya membawa agenda kosong tanpa konsep perubahan apapun untuk Pilpres 2024.