"Gagap Gempita" Koalisi Perubahan

NAMA Yenny Wahid, putri kedua Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tiba-tiba menguat dalam pusaran bakal Cawapres Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal Capres.

Adalah Partai Nasdem yang menggaungkan nama Yenny pascakegagalan menggoda Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menolak halus tawaran menjadi Cawapres Anies.

Penolakan Khofifah yang juga merupakan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tersebut disinyalir karena ia ingin fokus menyelesaikan masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Jatim.

Selain itu, posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang mesra dengan Partai Gerindra dalam agenda memasangkan Prabowo dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Capres dan Cawapres 2024 menjadi alasan penguatnya.

Mengingat hingga saat ini nama Khofifah masih tercatat sebagai kader PKB yang berharap mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PKB Cak Imin untuk maju kembali sebagai Cagub Jatim 2024.

Secara core politik, Yenny dan Khofifah memiliki personal branding yang nyaris mirip.

Pertama, keduanya sama-sama berasal dari kalangan NU yang dianggap memiliki kapasitas dan merepresentasikan pemilih Nahdliyin.

Kedua, baik Yenny dan Khofifah merupakan aktivis perempuan yang memiliki basis pemilih loyal.

Yenny mewarisi insentif elektoral dari ayahnya Gus Dur, sementara Khofifah merupakan politisi yang terbukti secara elektoral memiliki massa pemilih berdasarkan kemenangan di Pilgub Jatim 2018.

Perbedaannya dalam konteks Pilpres 2024, Yenny mencitrakan dirinya memiliki ambisi maju sebagai Cawapres. Hal itu dibuktikan tidak ada penolakan darinya ketika namanya digadang-gadang sebagai salah satu bakal Cawapres.

Sebelumnya nama Yenny muncul dari wacana Partai Solidaritas Indonesia (PSI), lalu belakangan dari Partai Nasdem.

Lain halnya dengan Khofifah. Ia tampak ingin memperbaiki hubungannya dengan PKB yang sempat retak karena perbedaan politik di Pilgub Jatim 2018.

Waktu itu, pasangan Khofifah dan Emil Dardak berhasil menjungkalkan koalisi PKB, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS yang mengusung pasangan Saifullah Yusuf-Puti Soekarno.

Menguatnya nama Yenny sebagai alternatif Cawapres Anies tentu menghadirkan dinamika baru di internal partai pengusung Koalisi Perubahan.

Partai Nasdem dan PKS bahkan terlihat kompak mengekspresikan kebahagiaan atas respons positif dari Yenny, yang menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Anies dengan bahasa antara dirinya (Yenny) dan Anies telah lama memiliki kedekatan secara pribadi.

Sementara itu, Partai Demokrat merasa kemunculan nama Yenny bisa memanaskan internal Koalisi Perubahan. Pasalnya, partai berlambang Mercy tersebut telah lama menggadang-gadang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres untuk Anies.

Adapun pendaftaran Capres dan Cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hanya menyisakan waktu sekitar tiga bulan lagi yang terjadwal pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Waktu yang terbilang sempit untuk mengampanyekan proposal perubahan atas anti-tesis kebijakan Presiden Jokowi.

Situasi ini tentu memunculkan asumsi bahwa tagline perubahan yang diusung koalisi Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat hanyalah lip service belaka. Konsep perubahan yang tidak lebih dari sekadar bahasa bunyi-bunyian daripada politik gagasan yang mendahuluinya.

Alasannya hingga saat ini partai-partai di Koalisi Perubahan masih berkutat dalam tatanan pragmatisme bongkar pasang posisi bakal Capres dan bakal Cawapres yang akan dimajukan di Pilpres 2024.

Pun ide-ide perubahan untuk mendekonstruksi kebijakan baik dari sisi kesejahteraan, pembangunan, ekonomi, pertahanan hingga politik luar negeri dalam sembilan tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi tidak hadir dalam perbincangan dalam wacana publik di masyarakat.

Gagap gempita

Pada hakikatnya perubahan berarti menghadirkan kebaruan yang berbeda dari sebelumnya.

Pada konteks politik pemerintahan secara fundamental, konsep perubahan mengacu pada diferensiasi kebaruan dalam pola kebijakan, cara memerintah dan proses penyusunan kabinet yang murni berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Selain itu, baik Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat ternyata belum memiliki persepsi yang sama dalam menggelorakan format perubahan yang akan digaungkan.

Alasannya di antara partai-partai politik tersebut masih saling sandera kepentingan masing-masing yang mentautkan atas kepentingan jabatan, pragmatisme elektoral dan pendistribusian nilai-nilai ekonomi.

Situasi ini akhirnya memunculkan asumsi bahwa partai-partai politik pengusung Koalisi Perubahan seolah gagap memahami bahwa perubahan membutuhkan keiklasan dan persamaan persepsi dalam kapasitas sebagai penantang dalam Pilpres 2024.

Alasannya sederhana, bila koalisi partai politik pendukung bakal capres Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto dikontruksikan sebagai penerus Jokowi, maka seharusnya Koalisi Perubahan mampu menghadirkan perbedaan dalam “menjual” kebaruan Anies secara politik ke rakyat.

Nyatanya Partai Nasdem dan PKS justru mengajukan wacana nama Yenny Wahid yang merupakan pendukung Presiden Jokowi sebagai Cawapres Anies. Hal itu memperkuat asumsi kegagapan di tubuh Koalisi Perubahan.

Pun posisi Partai Nasdem yang hingga saat ini sebagai partai pendukung pemerintah karena kadernya, Siti Nurbaya Bakar, masih menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Kondisi itu membuktikan bahwa Koalisi Perubahan yang dimotori Partai Nasdem hanya membawa agenda kosong tanpa konsep perubahan apapun untuk Pilpres 2024.

Tidak jauh berbeda dengan Partai Demokrat yang masih berkutat dalam proses menggolkan AHY menjadi Cawapres Anies memperkuat asumsi bahwa terbentuknya Koalisi Perubahan jelang Pilpres 2024 hanyalah euforia elektoral agar putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bisa hadir di kotak suara.

Dampaknya, di antara partai politik di Koalisi Perubahan saling mengunci kepentingan satu dengan yang lainnya.

Partai Nasdem dengan 9,05 persen suara nasional dan PKS dengan 8,21 persen suara nasional tidak akan bisa mengajukan Capres dan Cawapres tanpa kehadiran Partai Demokrat yang memiliki 7,77 persen suara nasional.

UU Pemilu mengatur bahwa syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2024 adalah partai politik atau gabungan partai politik setidaknya memiliki paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Selain itu, tampaknya di antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat terdapat persoalan masa lalu yang belum selesai.

Hal ini menyangkut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang pernah diperiksa Kejaksaan Agung tahun 2005, ketika SBY masih menjabat sebagai Presiden.

Persoalan ini pula diasumsikan banyak orang menjadi faktor penghambat Partai Nasdem enggan memberikan tiket Cawapres Anies kepada AHY.

Ditambah lagi, ketika Partai Nasdem dan PKS memberikan posisi Cawapres pada Partai Demokrat, maka sama artinya dengan memberikan karpet merah kepada AHY untuk maju sebagai Capres 2029, bila pasangan Anies-AHY memenangkan Pilpres 2024.

Karena secara otomatis AHY akan mendapatkan insentif elektoral efek ekor jas berupa peningkatan elektabilitas, popularitas, kapabilitas dan aksesibilitas yang akan menjamin kebertahanan Partai Demokrat pada pemilu-pemilu mendatang.

Sementara untuk Partai Nasdem dan PKS tidak demikian, karena pola yang dibangun dalam tatanan patron klien ketokohan AHY.

Artinya gegap gempita Koalisi Perubahan yang terlihat riuh, kompak, dan ramai di permukaan tidak seperti yang terjadi di belakang panggung dinamika koalisi.

Sesungguhnya koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat sedang berupaya keluar dari kegagapan politik dalam memahami konsep dan konteks perubahan yang mereka kampanyekan.