Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anwar Saragih
Peneliti

Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis

"Gagap Gempita" Koalisi Perubahan

Kompas.com - 11/08/2023, 08:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tidak jauh berbeda dengan Partai Demokrat yang masih berkutat dalam proses menggolkan AHY menjadi Cawapres Anies memperkuat asumsi bahwa terbentuknya Koalisi Perubahan jelang Pilpres 2024 hanyalah euforia elektoral agar putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bisa hadir di kotak suara.

Dampaknya, di antara partai politik di Koalisi Perubahan saling mengunci kepentingan satu dengan yang lainnya.

Partai Nasdem dengan 9,05 persen suara nasional dan PKS dengan 8,21 persen suara nasional tidak akan bisa mengajukan Capres dan Cawapres tanpa kehadiran Partai Demokrat yang memiliki 7,77 persen suara nasional.

UU Pemilu mengatur bahwa syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2024 adalah partai politik atau gabungan partai politik setidaknya memiliki paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Selain itu, tampaknya di antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat terdapat persoalan masa lalu yang belum selesai.

Hal ini menyangkut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang pernah diperiksa Kejaksaan Agung tahun 2005, ketika SBY masih menjabat sebagai Presiden.

Persoalan ini pula diasumsikan banyak orang menjadi faktor penghambat Partai Nasdem enggan memberikan tiket Cawapres Anies kepada AHY.

Ditambah lagi, ketika Partai Nasdem dan PKS memberikan posisi Cawapres pada Partai Demokrat, maka sama artinya dengan memberikan karpet merah kepada AHY untuk maju sebagai Capres 2029, bila pasangan Anies-AHY memenangkan Pilpres 2024.

Karena secara otomatis AHY akan mendapatkan insentif elektoral efek ekor jas berupa peningkatan elektabilitas, popularitas, kapabilitas dan aksesibilitas yang akan menjamin kebertahanan Partai Demokrat pada pemilu-pemilu mendatang.

Sementara untuk Partai Nasdem dan PKS tidak demikian, karena pola yang dibangun dalam tatanan patron klien ketokohan AHY.

Artinya gegap gempita Koalisi Perubahan yang terlihat riuh, kompak, dan ramai di permukaan tidak seperti yang terjadi di belakang panggung dinamika koalisi.

Sesungguhnya koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat sedang berupaya keluar dari kegagapan politik dalam memahami konsep dan konteks perubahan yang mereka kampanyekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com