Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Bukan Petugas Partai

Kompas.com - 11/08/2023, 08:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa tidak ada istilah petugas partai di Gerindra.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto juga bukan petugas partai.

"Dan terakhir dari saya, Pak Prabowo sudah tekankan, dia bukan petugas partai dan Gerindra enggak ada, di Gerindra, termasuk saya dan siapa-siapa, tidak ada petugas partai di Gerindra," kata Hashim saat menjadi pembicara di acara pembekalan relawan Prabowo, secara daring, Kamis (10/8/2023).

Baca juga: Mendadak Bicara One Piece, Cara Prabowo dan Anies Perluas Segmen Pemilih

Sebaliknya, Hashim mengatakan bahwa Gerindra mengenal istilah petugas rakyat.

Ia menyatakan, dengan demikian Prabowo pun berniat menjadi petugas rakyat ketika maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Kita tidak kenal istilah petugas partai. Kita semua ada petugas rakyat. Kita adalah pelayan rakyat, itu," kata adik Prabowo ini.

Hashim juga menyebut Prabowo sebagai sosok pemersatu bangsa.

Sebab, ia melihat sang kakak bisa menyatukan berbagai spektrum politik di Indonesia dengan narasi memajukan bangsa.

"Saya kira dia pemersatu bangsa, bisa dari kiri, kanan, dari semua spektrum politik di Indonesia, dia bisa mempersatukan. Karena tujuan kita bersama, kita mau majukan Indonesia. Kita mau menyejahterakan rakyat kita yang belum sejahtera yang ternyata masih banyak," tutur Hashim.

Ia lantas menyebut tokoh-tokoh yang diklaimnya mendukung Prabowo maju dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Soal Gibran Semobil dengan Prabowo, Puan Maharani: Itu Silaturahmi

Dia bercerita, ada satu tokoh yang dahulu memecat Prabowo dari militer, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Kini, menurut Hashim, Wiranto terang-terangan mendukung Prabowo sebagai bacapres 2024.

"Dia bisa menerima orang pecat dia dulu, namanya Wiranto. Yang pecat dia, Prabowo setiap kali Lebaran selalu datang ke senior. Orang yang pecat dia, yang permalukan dia, tapi dia tetap bisa datang dan bisa maafkan. Sekarang Pak Wiranto mendukung Prabowo secara terang-terangan," kata Hashim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com