Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Kontroversi Ferdinand Hutahaean, Eks Kader Demokrat yang Kini Klaim Jadi Caleg PDI-P

Kompas.com - 04/08/2023, 13:29 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ferdinand Hutahaean tak asing lagi di kancah politik. Sosoknya tak sekali dua kali jadi sorotan lantaran ucapan dan tindakannya yang kontroversial.

Bahkan, ucapan Ferdinand di media sosial pernah berujung pada sanksi pidana yang mengantarkannya ke jeruji besi.

Belakangan, Ferdinand kembali jadi sorotan karena manuver politiknya. Bak kutu loncat, Ferdinand dulu dikenal sebagai politikus Partai Demokrat.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Mengaku Gantikan Effendi Simbolon Jadi Bacaleg PDI-P

Ia juga sempat singgah ke Partai Gerindra. Terbaru, Ferdinand mengaku telah berpaling ke PDI Perjuangan dan dicalonkan sebagai anggota legislatif partai banteng untuk Pemilu 2024.

Berikut deretan kontroversi Ferdinand Hutahaean.

Walkout di hadapan Jokowi

Jelang Pemilu 2019 lalu, Ferdinand kerap melempar kritik ke Presiden Joko Widodo. Rekam jejak sebagai relawan Jokowi di Bara JP tak menghalanginya untuk bicara tajam ke presiden.

Dalam momen Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 10 Maret 2018 lalu, misalnya, Ferdinand walkout atau meninggalkan ruangan ketika Jokowi berpidato.

Saat itu, Ferdinand yang masih tercatat sebagai kader Demokrat mengaku kecewa dengan kepala negara yang tak memenuhi janji politiknya pada Pilpres 2014.

"Pada saat beliau pidato, saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Ferdinand ketika itu menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi, tetapi tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Misalnya, terkait utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak.

Baca juga: Klaim Gantikan Effendi Simbolon Jadi Bacaleg, Ferdinand Hutahaean Gabung PDI-P sejak Juni

"Beliau dulu menekankan akan menolak utang luar negeri, tapi sekarang utang kita makin menjadi-jadi," kata dia.

Ferdinand mengatakan, saat melakukan aksi walkout itu, ia hanya sendiri dan tak ditemani kader Partai Demokrat lain. Menurut Ferdinand, sejumlah kader Demokrat yang duduk di sampingnya sempat menyarankan agar ia tidak meninggalkan ruangan.

"Tapi, daripada saya acungkan kartu kuning, kan, lebih tidak elok. Jadi lebih baik saya keluar, saya duduk di luar sampai selesai beliau pidato kemudian saya masuk kembali," kata dia.

Saat itu, Ferdinand pun berharap Partai Demokrat bisa mendorong terciptanya poros ketiga pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Dia tak ingin partai tempatnya bernaung berkoalisi dengan Jokowi.

Berhenti dukung Prabowo-Sandi

Pada Pilpres 2019, Demokrat memang tak berkoalisi dengan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebaliknya, partai bintang mercy itu mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lewat Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Halaman:


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com