Jejak Kontroversi Ferdinand Hutahaean, Eks Kader Demokrat yang Kini Klaim Jadi Caleg PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ferdinand Hutahaean tak asing lagi di kancah politik. Sosoknya tak sekali dua kali jadi sorotan lantaran ucapan dan tindakannya yang kontroversial.

Bahkan, ucapan Ferdinand di media sosial pernah berujung pada sanksi pidana yang mengantarkannya ke jeruji besi.

Belakangan, Ferdinand kembali jadi sorotan karena manuver politiknya. Bak kutu loncat, Ferdinand dulu dikenal sebagai politikus Partai Demokrat.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Mengaku Gantikan Effendi Simbolon Jadi Bacaleg PDI-P

Ia juga sempat singgah ke Partai Gerindra. Terbaru, Ferdinand mengaku telah berpaling ke PDI Perjuangan dan dicalonkan sebagai anggota legislatif partai banteng untuk Pemilu 2024.

Berikut deretan kontroversi Ferdinand Hutahaean.

Walkout di hadapan Jokowi

Jelang Pemilu 2019 lalu, Ferdinand kerap melempar kritik ke Presiden Joko Widodo. Rekam jejak sebagai relawan Jokowi di Bara JP tak menghalanginya untuk bicara tajam ke presiden.

Dalam momen Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 10 Maret 2018 lalu, misalnya, Ferdinand walkout atau meninggalkan ruangan ketika Jokowi berpidato.

Saat itu, Ferdinand yang masih tercatat sebagai kader Demokrat mengaku kecewa dengan kepala negara yang tak memenuhi janji politiknya pada Pilpres 2014.

"Pada saat beliau pidato, saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Ferdinand ketika itu menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi, tetapi tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Misalnya, terkait utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak.

Baca juga: Klaim Gantikan Effendi Simbolon Jadi Bacaleg, Ferdinand Hutahaean Gabung PDI-P sejak Juni

"Beliau dulu menekankan akan menolak utang luar negeri, tapi sekarang utang kita makin menjadi-jadi," kata dia.

Ferdinand mengatakan, saat melakukan aksi walkout itu, ia hanya sendiri dan tak ditemani kader Partai Demokrat lain. Menurut Ferdinand, sejumlah kader Demokrat yang duduk di sampingnya sempat menyarankan agar ia tidak meninggalkan ruangan.

"Tapi, daripada saya acungkan kartu kuning, kan, lebih tidak elok. Jadi lebih baik saya keluar, saya duduk di luar sampai selesai beliau pidato kemudian saya masuk kembali," kata dia.

Saat itu, Ferdinand pun berharap Partai Demokrat bisa mendorong terciptanya poros ketiga pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Dia tak ingin partai tempatnya bernaung berkoalisi dengan Jokowi.

Berhenti dukung Prabowo-Sandi

Pada Pilpres 2019, Demokrat memang tak berkoalisi dengan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebaliknya, partai bintang mercy itu mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lewat Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Dukungan tersebut diumumkan Demokrat jauh-jauh hari sejak sebelum pemungutan suara pilpres. Namun, sekitar sebulan setelah pencoblosan, tiba-tiba saja Ferdinand menyatakan berhenti mendukung Prabowo-Sandiaga.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). Prabowo-Sandi menyatakan menghormati dan menerima putusan MK yang menolak gugatannya.

Ketika itu Ferdinand bahkan mengusulkan ke Demokrat untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Ya itu sikap saya resmi dan saya akan minta partai besok juga untuk keluar dan mundur. Tapi apakah akan disetujui, saya tidak tahu. Tapi saya serius akan melawan penghinaan besar kepada Ibu Ani secara politik, tdak bisa dibiarkan," kata Ferdinand ketika dikonfirmasi, Minggu (19/5/2023).

Namun demikian, pascapernyataan Ferdinand itu, Demokrat tetap bersama koalisi pendukung Prabowo-Sandi hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu presiden.

Hengkang dari Demokrat

Di internal Demokrat, Ferdinand sempat menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum periode 2015-2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand memutuskan mundur dari partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Alasannya, dirinya punya prinsip dan cara pandang yang berbeda dengan Demokrat terkait isu-isu nasional, salah satunya ihwal Undang-undang Cipta Kerja.

Baca juga: Karier Politik Ferdinand Hutahaean: Dari Demokrat, Singgah ke Gerindra, Kini di PDI-P

Pada awal Oktober 2020, DPR mengesahkan UU Cipta Kerja. Namun, Demokrat dan PKS menyatakan penolakan.

"Perbedaan prinsip dan perbedaan cara pandang terkait isu-isu nasional antara saya dan pengurus lainnya adalah alasan utama," kata Ferdinand ketika dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (11/10/2020).

"Terakhir kemarin cara pandang terhadap UU Cipta Kerja yang sangat mendasar bagi saya semakin menguatkan pilihan saya untuk mundur," lanjutnya.

Selain itu, Ferdinand mengaku, dirinya punya perbedaan prinsip terkait cara pengelolaan partai. Prinsip tersebut membuat Ferdinand tak nyaman sehingga dia memutuskan meninggalkan Demokrat.

"Daripada jadi konflik di internal, lebih baik saya pergi dengan keyakinan prinsip politik saya bahwa kepentingan bangsa jauh di atas segalanya, termasuk di atas kepentingan politik kelompok. Maka saya bersikap untuk pergi dan mundur," tuturnya.

Terjerat kasus pidana

Lama tak terdengar namanya, tiba-tiba, awal tahun 2022, sosok Ferdinand kembali mencuat ke publik karena terjerat dugaan kasus pidana.

Pada 5 Januari 2022, Ferdinand dilaporkan oleh Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berkaitan dengan konten informasi bermuatan ujaran kebencian berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Baca juga: Politikus PDI-P Ferdinand Hutahaean Laporkan Rocky Gerung atas Dugaan Menghina Jokowi

Laporan itu berangkat dari cuitan Ferdinand terkait Tuhan di akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean3, pada 4 Januari 2022.

Ferdinand sempat menghapus kicauannya dan membuat video klarifikasi. Namun, dia tetap dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi menimbulkan keonaran.

Proses hukum terhadap Ferdinand pun berjalan. Pada pertengahan April 2022, dia divonis 5 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ferdinand dinyatakan bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum Ferdinand pidana penjara 7 bulan.

Singgah di Gerindra, kini di PDI-P

Tak lama setelah menghirup udara bebas, Ferdinand kembali terjun ke politik. Awal tahun 2023, dia bergabung dengan Partai Gerindra.

"Saya telah bergabung dengan Partai Gerindra sejak Januari 2023. Saya memilih Gerindra sebagai labuhan politik saya untuk berjuang menjaga bangsa ke depan. Karena saya meyakini, sosok Prabowo masih sosok yang dapat dipercaya untuk menjadi benteng NKRI, menjaga bangsa, dan menjaga Pancasila," kata Ferdinand saat menghadiri hari ulang tahun (HUT) ke-15 Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Ferdinand saat itu mengatakan, dirinya bergabung dengan Gerindra karena mengagumi sosok ketua umum partai berlambang garuda tersebut, Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo adalah figur yang nasionalis dan berjiwa patriotisme tinggi.

Namun, tak lama, Ferdinand mengaku telah bergabung ke PDI-P. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sejak Juni lalu.

“Saya masuk resmi mendaftar menjadi kader PDI Perjuangan setelah sempat mampir di Gerindra,” kata Ferdinand kepada Kompas.com, Kamis (3/8/2023).

Ferdinand mengungkap, dirinya meninggalkan Gerindra karena partai besutan Prabowo itu ia nilai belum bisa menjadi rumah bersama untuk semua golongan. Apalagi, dirinya keras melawan intoleransi.

Mantan politikus Demokrat itu juga mengatakan, dia banyak mendapat penolakan dan ketidaksukaan dari kader Gerindra lain sehingga ia memilih hengkang dan kini berlabuh ke partai banteng.

Baca juga: Anies-Susi Pudjiastuti Kian Dekat, Demokrat Harap Pendukung Susi Jadi Suka sama Anies

“Mengapa PDI Perjuangan, karena partai ini konsisten dengan Pancasila dan merawat kebhinekaan serta mencalonkan calon presiden yang tegas bersikap terhadap intoleransi yaitu Mas Ganjar Pranowo,” ucap Ferdinand.

“PDI Perjuangan rumah besar bagi semua rakyat dan capresnya Pancasilais. Dua hal ini menjadi alasan utama saya masuk PDI Perjuangan,” tuturnya.

Resmi menjadi kader PDI-P, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk Pemilu 2024. Bahkan, dia mengaku menggantikan anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg (bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III.

"Saat ini posisi saya ada dalam daftar 8 orang bacaleg Dapil 3 Jakarta Kodya Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Dan di antara nama itu, tidak ada nama Effendi Simbolon," kata Ferdinand.

Ferdinand mengatakan, dirinya ditugaskan PDI-P untuk mengisi dapil tersebut. Namun, ia mengaku tak tahu kenapa Effendi Simbolon digantikan olehnya.

"Terkait alasannya, itu adalah kebijakan partai atau DPP PDI Perjuangan," imbuh dia.