Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Gantikan Effendi Simbolon Jadi Bacaleg, Ferdinand Hutahaean Gabung PDI-P sejak Juni

Kompas.com - 03/08/2023, 17:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengaku dicalonkan sebagai anggota legislatif Pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan.

Ferdinand mengeklaim, dirinya bakal menggantikan anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III.

“Saat ini saya terdaftar sebagai bakal caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk Dapil Jakarta 3 meliputi Kodya Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu,” kata Ferdinand kepada Kompas.com, Kamis (3/8/2023).

“Partai menugaskan saya untuk bertarung di Jakarta 3 mengisi dapil Bang Effendi Simbolon yang tak lagi terdaftar sebagai caleg di sana,” tuturnya.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Mengaku Gantikan Effendi Simbolon Jadi Bacaleg PDI-P

Setelah hengkang dari Partai Demokrat pada Oktober 2020 lalu, nama Ferdinand lama tak terdengar di panggung politik. Namun, awal Januari 2023, dia mengumumkan telah bergabung ke Partai Gerindra.

Akan tetapi, kini Ferdinand mengaku telah meninggalkan Gerindra dan dua bulan terakhir resmi menjadi kader PDI-P.

“Saya meniadi kader PDI Perjuangan sejak Juni lalu,” ujarnya.

Ferdinand mengungkap, dirinya meninggalkan Gerindra karena partai pimpinan Prabowo Subianto itu ia nilai belum bisa menjadi rumah bersama untuk semua golongan. Apalagi, dirinya keras melawan intoleransi.

Baca juga: Karier Politik Ferdinand Hutahaean: Dari Demokrat, Singgah ke Gerindra, Kini di PDI-P

Mantan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat tersebut juga mengaku, dirinya banyak mendapat penolakan dan ketidaksukaan dari kader Gerindra lain sehingga ia memilih hengkang dan berlabuh ke partai banteng.

“Mengapa PDI Perjuangan, karena partai ini konsisten dengan Pancasila dan merawat kebhinekaan serta mencalonkan calon presiden yang tegas bersikap terhadap intoleransi yaitu Mas Ganjar Pranowo,” ucap Ferdinand.

“PDI Perjuangan rumah besar bagi semua rakyat dan capresnya Pancasilais. Dua hal ini menjadi alasan utama saya masuk PDI Perjuangan,” tuturnya.

Atas perpindahannya ke PDI-P, Ferdinand menyebut dirinya kini mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres Pemilu 2024.

Namun demikian, ditanya soal alasan PDI-P menggantikan Effendi Simbolon dengan dirinya sebagai bakal caleg, Ferdinand mengaku tak tahu menahu.

"Terkait alasannya, itu adalah kebijakan partai atau DPP PDI Perjuangan," kata dia.

Sebelumnya, nama Politikus PDI-P Effendi Simbolon sempat menjadi perbincangan di internal partai banteng usai dirinya mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) pada 7 Juli 2023 lalu.

Saat itu, Effendi mengatakan bahwa PSBI bukan forum dukungan untuk calon presiden (capres).

Baca juga: Bareskrim Terima Laporan PDI-P Soal Rocky Gerung yang Diduga Hina Jokowi

Namun, Effendi tak menampik bahwa lewat acara terrsebut dia ingin mendengarkan pandangan Prabowo jika kelak menjadi pemimpin Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo.

Prabowo sendiri merupakan bakal calon presiden Pemilu 2024 yang diusung oleh Partai Gerindra. Sementara, PDI-P telah mengumumkan rencana pencalonan Ganjar Pranowo sebagai RI-1.

Buntut manuvernya, Effendi dipanggil pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. Usai pemanggilan tersebut, Effendi mengaku masih tegak lurus dengan perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com