Pimpinan KPK Minta Maaf Usai Tetapkan Kabasarnas Tersangka, Samad: Memalukan

Selain itu, kasus korupsi yang terjadi di Basarnas juga tidak berkaitan dengan kepentingan militer.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Kepala Basarnas, Perlukah Peradilan Koneksitas?

"Karena pengadaan alat-alat bencana kan untuk Basarnas. Itu apa? Sipil kan? Kepentingan sipil. Bukan berkaitan kepentingan militer," ujarnya.

"Terkecuali, misalnya, pengadaan alat-alat militer. Misalnya alutsista, atau seragam militer. Nah itu kan yang dimaksud berkaitan dengan militer. Tapi ini kan tidak, alat-alat bencana untuk masyarakat berarti berkaitan dengan kepentingan sipil," jelas Samad.

Dengan dasar-dasar tersebut, Samad menilai seharusnya TNI dan KPK dapat melakukan penyidikan bersama-sama. Sementara proses persidangan dapat dipisahkan. 

"Ketika mau disidang, barulah yang TNI disidang di peradilan militer. Kemudian yang sipil di peradilan umum. Tapi penanganan perkaranya itu dilakukan bersama-sama antara KPK dan TNI. Bukan diserahkan sepenuhnya kepada militer," imbuhnya.

Catatan: Redaksi telah mengubah judul artikel ini pada pukul 16.18 WIB dan memperbaiki isi badan berita.