Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sabtu Kelabu 27 Juli 1996, Saat Konflik PDI Berujung Kerusuhan yang Telan Rp 100 Miliar...

Kompas.com - 27/07/2023, 11:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, 27 tahun lalu, Indonesia mencatatkan sejarah kelam perpolitikan. Tepat Sabtu, 27 Juli 1996, konflik internal partai membesar menjadi kerusuhan yang mengacaukan kawasan Menteng, Salemba, Kramat, Matraman, dan sekitarnya.

Bermula dari aksi saling lempar di kawasan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, bentrok massa meluas di jalanan.

Massa yang terus membengkak jumlahnya bahkan membakar bus-bus bus kota hingga sejumlah gedung di wilayah Jalan Salemba. Gedung-gedung pun hancur, berikut kendaraan dan fasilitas umum.

Tak heran jika pascakerusuhan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan kerugian material mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Surjadi Soedirdja, dalam pemberitaan Harian Kompas edisi 3 Agustus 1996.

Baca juga: Mengenang Peristiwa Kudatuli: Saat Konflik Partai Berujung Kerusuhan Mencekam

Saking kacaunya situasi ketika itu, Gubernur DKI bahkan harus berulang kali mengingatkan warga Ibu Kota untuk tidak mudah terprovokasi. Jika ada yang menemukan selebaran gelap bernada menghasut, warga diminta segera membakarnya.

"Jangan malah difotokopi atau diperbanyak, karena itu akan memperkeruh suasana," kata Surjadi Soedirdja dalam kunjungan kerjanya ke Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 2 Agustus 1996.

Surjadi juga meminta warga Jakarta mewaspadai taktik para perusuh seperti teror lewat telepon, selebaran gelap, hasutan untuk melawan pemerintah, yang semuanya bertujuan membuat panik masyarakat.

"Jadi kalau ada warga Jakarta yang menemukan selebaran gelap, hendaknya segera dibakar saja. Tidak perlu diperbanyak atau disebarluaskan lagi," katanya.

"Kalau masyarakat mengetahui pelaku-pelaku kerusuhan, termasuk para penelepon gelap, diminta segera melaporkannya ke aparat terdekat," tandas mantan Pangdam Jaya tersebut.

Baca juga: Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Peristiwa ini kini dicatat sebagai Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli, sejarah pahit yang tidak hanya menyebabkan kerugian harta benda, tetapi juga menelan korban jiwa.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, sedikitnya 5 orang tewas, 149 luka, dan 23 orang dilaporkan hilang akibat huru-hara tersebut.

Menurut laporan Komnas HAM, kelima korban tewas adalah Asmayadi Soleh dan Slamet yang meninggal akibat kekerasan benda tumpul, lalu, Suganda Siagian karena luka bakar, Uju bin Asep diduga karena sakit jantung, dan Sariwan karena kena tembakan. Penyebab kematian lima orang tersebut berdasarkan hasil visum dan keterangan dokter.

Masih menurut laporan Komnas HAM, sebanyak 149 korban luka-luka berasal dari kalangan sipil dan militer.

Kronologi

Kerusuhan yang terjadi pada 27 Juli 1996 memang tak main-main. Konflik tersebut bermula dari dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menghadapkan kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi.

Jauh sebelum Kudatuli terjadi, Megawati bergabung dengan PDI pada 1987. Saat itu, partai tersebut dipimpin oleh Soerjadi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com