Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Kompas.com - 22/05/2024, 15:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mau berkomentar mengenai skema pinjaman siswa (student loan) yang disebut tengah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)

Sri Mulyani mengaku belum menerima informasi maupun proposal mengenai student loan dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

"Belum mendapatkan informasi dan proposalnya, jadi aku belum bisa komentar balik," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Student loan sempat dibahas dalam rapat Komisi X DPR RI dengan Nadiem pada Selasa (21/5/2024) kemarin.

Baca juga: Student Loan: Katalis Kerugian di Dunia Pendidikan?

 

Wacana skema student loan muncul ke permukaan menyusul tingginya kenaikan uang pangkal maupun uang kuliah tinggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi baru-baru ini.

Sebelumnya, Kemendikbud Ristek mengaku tengah mengkaji skema pinjaman yang bakal dibayar kemudian saat mahasiswa tersebut lulus dan mendapatkan pekerjaan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek, Prof. Nizam mengeklaim, akses ke perguruan tinggi di Indonesia tidak akan lagi terkendala oleh kemampuan murni orangtua dengan adanya skema student loan.

Namun, mahasiswa harus didorong untuk bisa cepat mandiri dan memiliki penghasilan sendiri meski belum lulus kuliah, terlebih skema student yang sudah pernah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1980-an dan berujung gagal.

Baca juga: Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Skema dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) ini gagal karena banyak mahasiswa yang tidak membayar biaya kuliahnya dan menyebabkan bank kewalahan menyimpan ijazah peserta KMI.

Sri Mulyani sejatinya sempat melempar wacana student loan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menyusul tingginya kebutuhan biaya pendidikan bagi mahasiswa, sebagaimana ditunjukkan oleh fenomena pembayaran UKT menggunakan pinjaman online (pinjol).

"Terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk kemungkinan mengembangakan yang disebut student loan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Ramai Dibahas, Berapa Biaya UKT Terendah Semua PTN?

Namun demikian, Sri Mulyani bilang, pemerintah perlu waspada dalam merumuskan skema student loan dengan melihat adanya dampak negatif dari penerapan skema serupa di Amerika Serikat (AS).

Sebagai informasi, implementasi student loan memang menimbulkan sejumlah masalah di Negeri Paman Sam, salah satunya terkait peningkatan kredit macet imbas dari kesulitan penerima pinjaman untuk membayar cicilan.

"Kita juga waspada, di negara maju seperti Amerika itu sudah dilakukan dan menimbulkan masalah jangka panjang," kata Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Nasional
Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Nasional
Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Nasional
Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Nasional
Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Nasional
Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Nasional
BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

Nasional
Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Nasional
PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

Nasional
Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com