Kompas.com - 27/07/2022, 14:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, 26 tahun yang lalu, tepatnya 27 Juli 1996, dunia perpolitikan Indonesia mencatatkan sejarah kelam.

Suasana kaos lantaran massa bentrok dan saling serang di kawasan Jalan Diponegoro dan Jalan Salemba di Jakarta Pusat. Kobaran api merah menyala di beberapa titik, menyebabkan situasi kian mencekam.

Berangkat dari konflik dualisme Partai Demokrasi Indonesia (PDI), inilah yang disebut peristiwa Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Baca juga: Kenang 26 Tahun Kudatuli Saat Kantor PDI Diserang, Hasto: Titik Sangat Gelap dalam Demokrasi

Duduk perkara

Jauh sebelum peristiwa Kudatuli terjadi, Megawati Soekarnoputri bergabung dengan PDI pada 1987. Saat itu, partai tersebut dipimpin oleh Soerjadi.

Rupanya, kehadiran Megawati berhasil mendongkrak elektabilitas PDI. Sebelumnya, PDI selalu menjadi partai buntut di pemilu dengan perolehan suara tak lebih besar dari Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Popularitas Megawati terus memelesat. Ini membuat Soerjadi merasa terancam dan ketar-ketir.

Baca juga: Cerita Hasto Saat Peristiwa Kudatuli: Saya Masih Kerja di BUMN, Hanya Bisa Melihat

Diberitakan Harian Kompas edisi 23 Juli 1993, tiga tahun sebelum peristiwa Kudatuli, Soerjadi kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI.

Namun, jalan Soerjadi untuk kembali duduk di tahta tertinggi partai tersendat lantaran dia diterpa isu penculikan kader.

Atas dugaan itulah, PDI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Kekhawatiran Soerjadi pun menjadi nyata. Dari KLB tersebut, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Putri Proklamator Soekarno itu berhasil merebut kursi pimpinan partai dari Soerjadi.

Terpilihnya Megawati itu dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Jakarta pada 22 Desember 1993. Megawati resmi menjabat Ketua Umum PDI periode 1993-1998.

Namun, baru 3 tahun berjalan, PDI menggelar Kongres di Medan. Lewat kongres yang digelar 22 Juni 1996 itu, Soerjadi dinyatakan sebagai ketua umum PDI masa jabatan 1996-1998.

Dari situlah, lahir dualisme kepemimpinan, menghadapkan Megawati dengan Soerjadi.

Sementara, pemerintah melalui Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid, mengakui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI hasil Kongres Medan pimpinan Soerjadi.

Walhasil, hasil Munas Jakarta tak dianggap. Kepemimpinan Megawati tidak diakui.

Baca juga: Profil PDI Perjuangan, dari Kudatuli sampai Pemenang Pemilu

Pecahnya kerusuhan 27 Juli

Atas dinamika ini, tensi politik seketika meninggi. Dukungan untuk Megawati mengalir, utamanya dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Jelang akhir Juli 2022, isu perebutan DPP PDI menguat. PDI kubu Mega pun menjaga kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, siang dan malam.

Akhirnya, tiba pada tragedi kelam 27 Juli 1996. Hari masih pagi ketika massa pendukung PDI Soerjadi berdatangan ke kantor DPP PDI sekira pukul 06.20 WIB.

Dikutip dari Harian Kompas terbitan 29 Juli 1996, massa berbondong-bondong datang mengenakan kaus berwarna merah bertuliskan "DPP PDI Pendukung Kongres Medan", lengkap dengan ikat kepala.

Seolah siap berbenturan, mereka tiba menggunakan delapan truk mini bercat kuning.

Sebelum kerusuhan pecah, massa pendukung Soerjadi dan Megawati sempat berdialog. Pendukung Mega meminta supaya kantor DPP PDI dinyatakan status quo.

Baca juga: Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Namun, dialog singkat 15 menit itu tak menghasilkan kata sepakat. Tepat pukul 06.35 WIB, bentrok kedua kubu tak terbendung.

Massa pendukung Soerjadi melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paving block. Sebaliknya, pendukung Mega membalas dengan melempar benda seadanya di sekitar halaman kantor.

Tak lama, massa pendukung Soerjadi berhasil masuk ke kantor DPP PDI, mendesak kubu Megawati.

Pukul 08.00, aparat keamanan turun tangan. Kantor DPP PDI diambil alih aparat dan dijaga pasukan antihuru-hara.

Namun, kekacauan tak kunjung meredam. Menjelang siang, massa justru kian menyemut dari yang semula ratusan menjadi ribuan, memadati ruas Jalan Diponegoro.

Saat itu, massa bukan lagi hanya dari pendukung Megawati maupun Soerjadi, tetapi juga para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa. Kalangan ini menggelar aksi mimbar bebas di dekat Stasiun Cikini.

Mimbar tersebut sempat bergeser ke Jalan Diponegoro, sebelum akhirnya bentrok dengan aparat keamanan.

Benturan antara massa dan aparat kian tak keruan pada siang hari. Massa terdesak mundur ke arah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Jalan Salemba.

Baca juga: Komnas HAM Disebut Belum Pernah Rekomendasikan Peristiwa Kudatuli sebagai Pelanggaran Berat HAM

Aksi bakar membakar pun tak terhindarkan. Jelang sore hari, api berkobar melalap tiga bus kota dan beberapa bus tingkat di Jalan Salemba yang diduga ulah pendukung Soerjadi dan Megawati.

Tak hanya itu, massa juga membakar sejumlah gedung di Jalan Salemba.

Di tengah situasi yang kian semrawut ini, aparat mendatangkan lima panser, tiga kendaraan militer khusus pemadam kebakaran, 17 truk, dan sejumlah kendaraan militer lain pada sore hari. 

Massa baru berhasil dibubarkan tiga jam kemudian tepatnya pukul 19.00 WIB. Kobaran api di sekitar Jalan Salemba pun akhirnya berhasil dipadamkan.

Korban luka hingga tewas

Dalam peristiwa tersebut, aparat menangkap setidaknya 171 orang yang diduga melakukan perusakan dan pembakaran.

Rinciannya, 146 massa pendukung Megawati dan oknum lainnya, lalu 25 orang pendukung Soerjadi.

Baca juga: Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, 47 orang dirawat di RSCM karena peristiwa itu, 10 orang menjalani perawatan di RS Cikini, dan 1 orang di RS Fatmawati.

Menurut kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 5 orang tewas dalam kerusuhan ini. Lalu, 149 orang luka-luka, 23 hilang, dan 136 ditahan.

Belum berakhir, huru-hara ini juga mengakibatkan 22 bangunan rusak di antaranya Gedung Persit Chandra Kartika milik Angkatan Darat, Bank Kesawan, dan Bank Exim.

Massa juga membakar bangunan lain seperti Bank Swarsarindo Intermasional, Show Room Toyota, Bank Mayapada, dan gedung Departemen Pertanian.

Tercatat pula, 91 kendaraan terbakar, termasuk 5 bus kota, 30 kendaraan di ruang pameran, dan 2 sepeda motor.

Megawati dan PDI-P kini

Tak sampai 3 tahun dari peristiwa itu, Megawati akhirnya mendeklarasikan PDI Perjuangan (PDI-P), tepatnya pada 14 Februari 1999.

Laporan Harian Kompas yang terbit pada 15 Februari 1999 menyebutkan, saat deklarasi itu Megawati disambut 200.000 simpatisannya.

Pada Pemilu 1999, popularitas PDI-P meroket dan berhasil menjadi pemenang dengan mengantongi sekitar 36,6 juta suara pemilih.

Saat itu, Megawati dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dua tahun berselang, dia berhasil naik ke tampuk kekuasaan presiden.

Pada Pemilu 2014 dan 2019 PDI-P berhasil menjadi partai penguasa dan mengantarkan Joko Widodo ke kursi RI-1. Sementara, setelah puluhan tahun, Mega masih berjaya sebagai ketua umum.

Suasana penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996, oleh massa yang diduga pendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, yang berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Saat itu, kantor PDI diduduki pendukung Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya.KOMPAS/EDDY HASBY Suasana penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996, oleh massa yang diduga pendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, yang berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Saat itu, kantor PDI diduduki pendukung Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya.

Tahun-tahun berlalu, peristiwa Kudatuli ini pun diperingati PDI-P sebagai catatan kelam demokrasi.

Partai berlambang banteng itu meminta supaya insiden berdarah tersebut diusut tuntas hingga menemukan titik terang.

"Kita juga sudah ke Komnas HAM. Kita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap, tetapi aktor intelektualnya, apa pun pangkatnya," kata Ketua DPP PDI-P Ribka Ciptaning melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

"Mereka semua masih berkeliaran tanpa proses hukum," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung PDI, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung PDI, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
Menpora Sebut Kemenkes Tengah Susun SOP Penanganan Kesehatan di Pertandingan Sepak Bola

Menpora Sebut Kemenkes Tengah Susun SOP Penanganan Kesehatan di Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.