Kepala Daerah Jangan Sibuk Kampanye, Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala daerah diminta untuk tetap fokus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan, kepala daerah hendaknya tidak terlampau sibuk mengurusi pemenangan pemilu sehingga urusan pemerintahan daerah jadi terbengkalai.

"Pemerintahan harus tetap berjalan, jangan sampai kemudian pemerintahan pelayanan publik terganggu karena sibuk untuk berkontestasi sendiri atau sibuk untuk pemenangan partai," kata Tito dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Bawaslu Usul Tunda Pilkada 2024, Mendagri: Belum Ada Skenario Itu

Peringatan ini disampaikan karena ada kecenderungan para kepala daerah akan kembali berlaga di pemilu atau pilkada tahun depan. Apalagi, sebagian besar kepala daerah merupakan kader partai politik (parpol).

Tito menekankan bahwa rencana para kepala daerah untuk bertarung di Pemilu atau Pilkada 2024 tidak boleh mengganggu kinerja pemerintah dan pelayanan publik.

"Tanggung jawab kepala daerah untuk membangun harus tetap berjalan, pemerintahan harus tetap stabil, layanan publik harus tetap terjaga," ujarnya.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Tito juga memberi pesan khusus kepada para penjabat kepala daerah untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam pemenangan Pemilu maupun Pilkada 2024.

Sebab, para penjabat kepala daerah masih berstatus sebagai birokrat yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Penjabat ini adalah birokrat yang tujuannya hanya mengisi kekosongan untuk menjalankan pemerintahan. Saya minta betul-betul mengambil posisi netral tidak berafiliasi pada partai manapun atau calon siapa pun," kata Tito.

Baca juga: Wapres Minta Kepala Daerah Sigap Jaga Stabilitas Jelang Pemilu-Pilkada 2024

Tito memperingatkan, sikap penjabat kepala daerah yang tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi, dapat menciptakan kekisruhan di tengah masyarakat.

"Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung," kata dia.

Harus Ada Teguran Keras

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam berpandangan, pernyataan Tito merupakan hal yang positif untuk memastikan tata kelola pemerintahan tetap berjalan meski kepala daerah sudah sibuk menjelang kampanye.

Namun, Umam menilai imbauan tersebut tidaklah cukup, harus ada sikap yang lebih tegas agar kepala daerah tidak membiarkan daerahnya tidak terurus dan berjalan secara auto-pilot.

"Mendagri harus memberikan teguran keras bagi kepala daerah yang justru sibuk kampanye sedangkan urusan internal wilayah teritorialnya sendiri tidak selesai," kata Umam.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah salah satu kepala daerah yang sedang sibuk-sibuknya berkeliling ke berbagai daerah setelah memperoleh tiket maju sebagai calon presiden.