Kepala Daerah Jangan Sibuk Kampanye, Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala daerah diminta untuk tetap fokus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan, kepala daerah hendaknya tidak terlampau sibuk mengurusi pemenangan pemilu sehingga urusan pemerintahan daerah jadi terbengkalai.

"Pemerintahan harus tetap berjalan, jangan sampai kemudian pemerintahan pelayanan publik terganggu karena sibuk untuk berkontestasi sendiri atau sibuk untuk pemenangan partai," kata Tito dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Bawaslu Usul Tunda Pilkada 2024, Mendagri: Belum Ada Skenario Itu

Peringatan ini disampaikan karena ada kecenderungan para kepala daerah akan kembali berlaga di pemilu atau pilkada tahun depan. Apalagi, sebagian besar kepala daerah merupakan kader partai politik (parpol).

Tito menekankan bahwa rencana para kepala daerah untuk bertarung di Pemilu atau Pilkada 2024 tidak boleh mengganggu kinerja pemerintah dan pelayanan publik.

"Tanggung jawab kepala daerah untuk membangun harus tetap berjalan, pemerintahan harus tetap stabil, layanan publik harus tetap terjaga," ujarnya.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Tito juga memberi pesan khusus kepada para penjabat kepala daerah untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam pemenangan Pemilu maupun Pilkada 2024.

Sebab, para penjabat kepala daerah masih berstatus sebagai birokrat yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Penjabat ini adalah birokrat yang tujuannya hanya mengisi kekosongan untuk menjalankan pemerintahan. Saya minta betul-betul mengambil posisi netral tidak berafiliasi pada partai manapun atau calon siapa pun," kata Tito.

Baca juga: Wapres Minta Kepala Daerah Sigap Jaga Stabilitas Jelang Pemilu-Pilkada 2024

Tito memperingatkan, sikap penjabat kepala daerah yang tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi, dapat menciptakan kekisruhan di tengah masyarakat.

"Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung," kata dia.

Harus Ada Teguran Keras

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam berpandangan, pernyataan Tito merupakan hal yang positif untuk memastikan tata kelola pemerintahan tetap berjalan meski kepala daerah sudah sibuk menjelang kampanye.

Namun, Umam menilai imbauan tersebut tidaklah cukup, harus ada sikap yang lebih tegas agar kepala daerah tidak membiarkan daerahnya tidak terurus dan berjalan secara auto-pilot.

"Mendagri harus memberikan teguran keras bagi kepala daerah yang justru sibuk kampanye sedangkan urusan internal wilayah teritorialnya sendiri tidak selesai," kata Umam.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah salah satu kepala daerah yang sedang sibuk-sibuknya berkeliling ke berbagai daerah setelah memperoleh tiket maju sebagai calon presiden.

Catatan Kompas.com, pada akhir pekan atau hari libur nasional, politikus PDI-P itu lebih sering menghabiskan waktu di luar Jawa Tengah, provinsi yang ia pimpin.

Baca juga: Wapres Harap Pilkada 2024 Lahirkan Kepala Daerah yang Komitmen terhadap Otonomi Daerah

Pada Rabu (19/7/2023) lalu yang bertepatan dengan tanggal merah, misalnya, Ganjar berada di Jakarta untuk menghadiri acara bertajuk "Silaturahmi 1 Muharam 1445H Relawan Ganjar Pranowo".

Namun, faktanya, dua hari sebelumnya pada Senin (17/7/2023) yang merupakan hari kerja, Ganjar sempat mampir menghadiri acara pelatihan kepada juru kampanyenya di Jakarta. Meskipun, Ganjar mengklaim telah meminta izin ke Kemendagri.

Padahal, Ganjar pernah berkata bahwa ia akan melakukan safari politik di hari libur dan bakal membagi waktunya supaya pekerjaan sebagai gubernur tidak ditinggalkan.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Banyak Swasta Terlibat Korupsi karena Jadi Sponsor Pilkada

"Karena saya masih jadi gubernur, tentu saya harus bisa membedakan waktu, tugas, fungsinya, maka di hari libur insya Allah kita akan jalan, tapi selebihnya kan saya masih ditugasi untuk membereskan PR-PR saya di Jawa Tengah," kata Ganjar, 30 April 2023 lalu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jaga Stabilitas

Dalam Rakernas Apkasi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyatakan, para kepala daerah harus menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya berharap, para pemimpin kabupaten bersama perangkatnya sigap dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada," kata Ma'ruf.

Maichel KOMPAS.com Wapres Ma'ruf Amin saat meletakan Batu Pertama Pembagunan Pusat pemerintahan PBD

Ma'ruf menuturkan, Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi kontestasi politik yang paling besar dan kompleks dalam sejarah politik Indonesia.

Ia mengingatkan, setiap tahapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 tidak kalah penting dibandingkan hari pencoblosan.

"Tingkatkan koordinasi dan antisipasi potensi kerawanan yang mungkin muncul, agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar," kata Ma'ruf.

Baca juga: Pemda Baru Setujui Rp 6,6 Triliun Dana Pilkada 2024, Usulan KPU Rp 35,8 Triliun

Dia berharap, Pemilu dan Pilkada 2024 yang berjalan lancar dapat melahirkan pemimpin transformatif yang akan mengelola penyusunan kebijakan negara dan daerah agar mendatangkan maslahat bagi rakyat.

"Saya juga mengharapkan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang mampu menjaga komitmen dalam mendorong kemajuan otonomi daerah," kata Ma'ruf

Menurut Ma'ruf, otonomi daerah dan desentralisasi adalah pilihan terbaik bagi negara dalam mengelola pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik. mendorong pembangunan daerah, dan menghidupkan demokrasi lokal.

Baca juga: Sudah Punya Indeks Kerawanan, Bawaslu Dianggap Tak Logis Usul Tunda Pilkada 2024

"Saya berharap, otonomi akan memacu pemimpin daerah untuk mengakselerasi pembangunan di daerahnya, meningkatkan kemakmuran, dan mengurangi ketimpangan," ujar Ma'ruf Amin.