Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Minta Isu Munaslub Pencopotan Airlangga dari Ketum Golkar Dihentikan

Kompas.com - 13/07/2023, 22:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

“Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujar Lawrence.

Ia juga menilai bahwa Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024 juga tak kunjung bergerak.

“Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres buang uang? Enggak ada. Buang itu triliunan lho,” kata Lawrence.

Baca juga: Soal Desakan Politisi Senior Golkar Lengserkan Airlangga, Lodewijk: Enggak Ada Usulan Munaslub

Sementara itu, Ridwan Hisjam mengungkapkan, perlu ada tokoh yang super hebat untuk menggantikan Airlangga. Mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan.

“Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal enam bulan (Pemilu 2024) sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat, sudah super, hebat lagi,” kata Ridwan, Rabu.

Beberapa sosok itu antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Nama-nama itu disebut karena memiliki jabatan yang setara dengan Airlangga. Tetapi, di antara nama itu, hanya Luhut yang merupakan kader Golkar.

Ridwan juga menyebut sejumlah nama lagi, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Baca juga: Elite Golkar Masih Solid, Wacana Munaslub Diprediksi Sulit Terwujud

Awal mula isu Munaslub Golkar

Isu munaslub Golkar sebelumnya digulirkan Ridwan Hisjam yang menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2019.

Ia mengatakan, yang ingin dievaluasi terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.

“Ya, apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munasub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya lagi.

Baca juga: Airlangga Klaim Tak Ada Rencana Munaslub Golkar untuk Dongkel Dirinya

Belakangan diketahui bahwa rapat Dewan Pakar itu menghasilkan rekomendasi agar Golkar segera membentuk koalisi baru dan Airlangga mendeklarasikan sebagai bakal calon presiden.

Dalam surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Agung Laksono itu juga tidak ada arahan untuk mencopot Airlangga dari kursi ketua umum lewat munaslub.

"Bukan seperti yang Ridwan Hisjam katakan. Itu kan pikiran dia sendiri, omongan dia sendiri. Di luar konteks persidangan kami dewan pakar. Jadi, ya saya juga sesalkan berita-berita seolah-olah atas namakan dewan pakar. (Rekomendasi) dewan pakar yang you pegang itu," ujar Agung, Selasa (11/7/2023).

"Rekomendasinya seperti itu, seperti yang tertulis. Bukan seperti yang disampaikan Ridwan Hisjam. Dewan pakar seolah-olah provoke untuk menyelenggarakan Munaslub. Tidak begitu. Golkar solid, stabil. Ketum tetap kuat. Enggak ada masalah," katanya lagi.

Baca juga: Ketua Dewan Pakar Golkar Tolak Munaslub Pencopotan Airlangga, Cium Ada Penumpang Liar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com