Menilik Alasan yang Bikin PDI-P Sulit "Merahkan" Sumatera Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sedang mempersiapkan para kadernya buat menjaring dukungan di Sumatera Barat menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berharap Sumatera Barat bisa menjadi basis massa pemilih partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

"Partai terus melakukan gerakan turun ke bawah mengangkat peran penting tokoh cendekiawan, tokoh adat dan tokoh agama dalam satu kesatuan kemajuan," kata Hasto dalam keterangan tertulis dari DPP PDI-P, Selasa.

Hasto menyampaikan pidato itu dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI-P di Kota Padang.

Baca juga: Upaya PDI-P Jadikan Sumatera Barat Basis Massa di Pemilu 2024

Dalam pidato itu dia menyatakan PDI-P akan berupaya mengubah peta politik di Sumatera Barat.

"PDI-P juga punya konsepsi membangun Sumbar sebagai pusat kemajuan di Samudera Hindia. Karena itulah PDI-P terus bergerak untuk merubah peta politik Sumbar,” ujar Hasto.

Keluhan Megawati

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 2020 silam sempat melontarkan sindiran terhadap masyarakat Sumatera Barat. Sebab menurut dia masyarakat setempat seolah enggan menerima kehadiran PDI-P.

"Kalau saya melihat Sumatera Barat itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI-P, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD," kata Mega ketika memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

Megawati pun mengakui sikap masyarakat Sumatera Barat yang seolah alergi terhadap PDI-P menyulitkan mereka.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Jokowi Pilih Prabowo, Saya Luruskan Itu Tidak Benar

"Kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut menurut saya masih akan agak sulit," kata dia.

Ia pun mengatakan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh kader PDI-P.

Mega mengatakan, kader harus bekerja keras agar rakyat mempercayakan aspirasinya kepada PDI-P.

"Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tugas kita untuk mempelajari mengapa ada daerah-daerah yang belum bisa atau belum mau, artinya rakyatnya bisa mempercayai alat perjuangan parpol yang namanya PDI Perjuangan," ucap dia.

Baca juga: PDI-P Nilai Jokowi Tidak Sedang Bangun Dinasti Politik, Contohkan Gibran dan Bobby Satu Partai

Luka masa lalu

Sejumlah ahli memaparkan beberapa faktor yang membuat PDI-P seolah sulit mendapat dukungan di Sumatera Barat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) ataupun pemilihan legislatif tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Guru Besar Sejarah Universitas Andalas Gusti Asnan mengatakan, kondisi PDI-P yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat Sumatera Barat akibat pendekatan politik yang diterapkan tidak mampu menarik hati warga setempat.

"Menurut saya kegagalan PDI-P di Sumbar ini ada hubungannya dengan pendekatan budaya atau kearifan lokal yang belum mereka terapkan, yang mayoritas orang Minang," kata Gusti pada Senin (7/9/2020).

"Ini bagian introspeksi diri bagi ibu Megawati dan PDI-P, yang saya pikir ini belum mereka lakukan," ucap Gusti Asnan.

Baca juga: Soal Timses Ganjar, PDI-P: Akan Dibentuk dan Disusun Pasca-pendaftaran Paslon

Di sisi lain, Gusti juga memaparkan tidak mudah merebut hati masyarakat Sumatera Barat yang di masa lalu merupakan kantong suara kelompok Masyumi dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Kedua kelompok itu di masa lampau kerap berseberangan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang masih terhubung dengan PDI-P saat ini.

Selain itu, di Sumatera Barat juga pernah menjadi sarang kelompok Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dimulai pada 1958 dan berakhir pada 22 Juni 1961.

Gerakan PRRI saat itu bertujuan memaksa pemerintah pusat memberikan wewenang lebih besar dan berharap keadilan dalam pembagian keuangan kepada pemerintah daerah.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Jokowi Dukung Prabowo, Itu Tidak Benar

Di sisi lain, sejumlah tokoh politik dan bahkan menteri juga terkait dengan PRRI seperti Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Assaat Dt. Mudo (Menteri Dalam Negeri), sampai Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo (Menteri Perhubungan dan Pelayaran).

Soekarno pun memutuskan mengerahkan militer buat menumpas pemberontakan itu. Sejumlah tokoh masyarakat dan politik di Sumatera Barat juga ditangkap akibat terlibat PRRI.

Bahkan kegiatan Universitas Andalas yang saat itu baru berjalan 2 tahun terpaksa dihentikan sementara karena sebagian besar mahasiswa dan tenaga pengajarnya terlibat PRRI.

Menurut Gusti, peristiwa lain yang membuat masyarakat Sumatera Barat enggan mendukung PDI-P adalah saat Soekarno memenjarakan ulama H. Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka akibat delik subversif pada 1964 sampai 1966.

Penyebabnya adalah Buya Hamka dituduh hendak menghabisi Soekarno. Dia kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa melalui pengadilan.

Baca juga: Sekjen PDI-P Ungkap Kriteria Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo

Selain itu, buku-buku karya Buya Hamka juga sempat dilarang terbit ataupun beredar. Namun, Soekarno sempat menitipkan pesan supaya Hamka mau memimpin salat jenazah jika dia wafat kelak.

Hamka kemudian mengabulkan permintaan Soekarno menjadi imam salat jenazah.

"Dalam banyak kesempatan, ada hubungannya. PDI-P kurang dapat suara karena ingatan kolektif orang Sumbar terhadap PNI dan Bung Karno sebagai cikal bakal pendahulu PDI-P," ucapnya.

Gusti menilai PDI-P mendekati para tokoh masyarakat Minang, cendekiawan, atau ulama setempat buat menarik hati masyarakat supaya mau mendukung mereka.

Baca juga: PDI-P Siap Terima Wali Kota Makassar Danny Pomanto Usai Hengkang dari Nasdem

Secara terpisah, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Ilham Aldelino Azre berpendapat, PDI Perjuangan harus mengubah strategi politik apabila mau meraup suara di Sumatera Barat.

Salah satunya, PDI-P mesti merekrut sosok tokoh adat atau tokoh agama lokal yang memiliki basis massa yang kuat.

"Harus mengubah strategi politik dengan merekrut orang-orang lokal yang punya basis massa yang kuat dan lebih diterima masyarakat," kata Ilham saat dihubungi, Senin (7/9/2020).

Ilham mengatakan, ketokohan Soekarno tidak bisa "dijual" di Sumatera Barat karena kaitan peristiwa sejarah itu.

"Ada faktor historis yang tidak diterima masyarakat Sumbar (tentang) ideologi Soekarno," ujar Gusti.

Baca juga: Penjaringan Ketua Timses Ganjar, PDI-P Akui Sudah Komunikasi dengan Andika Perkasa dan Arsjad Rasjid

Kendati demikian, Ilham mengatakan, bukan berarti masyarakat Sumbar terikat dengan partai politik berbasis Islam. Karena pada kenyataannya, partai-partai nasionalis lebih sering menang di Sumbar saat pemilihan umum.

"Partai-partai berbasis Islam tidak pernah menang di Pileg Sumbar. Hanya 1999 PAN menang, 2004 menang Golkar, 2009 menang Demokrat, 2014 menang Golkar, sekarang menang Gerindra," tutur Ilham.

"Ini kan partai-partai yang bukan Islam, meskipun masyarakatnya katanya agamis. Karena pada tingkat lokal tertentu, mungkin sentimen lokal bisa diangkat oleh partai-partai tersebut," tambah dia.

Ilham menilai PDI-P mesti mampu menangkap isu-isu yang relevan dengan masyarakat lokal. PDI-P sebagai partai politik harus menunjukkan mereka tidak antipati dengan isu-isu lokal di Sumatera Barat, khususnya tentang keagamaan.

Baca juga: Belum Jaring Kandidat Cagub DKI, DPD PDI-P: Kami Tidak Bicara Pilkada Dulu

"Tidak terlalu antipati dengan isu-isu yangg sifatnya lokal, seperti soal syariah, karena faktanya seperti itu. Pemikiran-pemikiran untuk mendekatkan agama dengan pemerintah makin kuat, apalagi basis massa PDI-P di sini memang tidak kuat," kata dia.

(Penulis : Tsarina Maharani, Nicholas Ryan Aditya | Editor : Fabian Januarius Kuwado, Icha Rastika, Sabrina Asril)