Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara pada Senin (27/5/2024).

Acara tersebut akan dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah.

SPBE Summit 2024 ini merupakan agenda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah. Terdapat pula pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun rangkaian acara pada SPBE Summit 2024 yakni:

• Peluncuran jenama (brand) penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.
• Penandatanganan komitmen pimpinan instansi kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.
• Sesi penghargaan anugerah “Digital Government Award” kepada instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda) dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE, yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.

Baca juga: Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Terkait peluncuran GovTech Indonesia, Anas mengatakan, agenda ini menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital.

GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.

“Tugas GovTech Indonesia adalah melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antaraplikasi SPBE Prioritas kementerian atau lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital,” ujar Anas dalam keterangan persnya, Jumat (24/5/2024).

“Tim lintas kementerian dan lembaga mewujudkan sejarah baru, yakni untuk pertama kalinya Indonesia akan punya layanan digital terpadu. Salah satunya, dengan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,” imbuhnya.

DOK. Kemenpan-RB Peluncuran GovTech Indonesia.

Pada tahap pertama ini, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas.

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2024 Diundur hingga Juni 2024, Ini Alasan Kemenpan-RB

Layanan tersebut, di antaranya layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, Surat Izin Mengemudi (SIM) online, dan izin keramaian.

Anas menyebut, melalui integrasi ini, ke depannya publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

“Selama ini, bila ingin mengakses layanan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi-mengunggah berbagai dokumen. Mau mengakses layanan B, harus unduh aplikasi B dan unggah lagi berbagai dokumen,” papar Anas.

Menurutnya, semua proses tersebut hanya berulang-ulang dan membuat warga kesulitan, padahal terdapat ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Anas mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, semua layanan harus ringkas. Untuk itu, GovTech Indonesia akan mengintegrasikan seluruh layanan tersebut.

Baca juga: Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Lebih lanjut, Anas menyampaikan, di sejumlah negara maju, layanan digital terpadu sudah dijalankan dengan baik dari yang sebelumnya ribuan aplikasi menjadi satu sistem terintegrasi. Dengan sistem single sign-on, warga tidak harus mengunggah beragam dokumen berulang-ulang serta tidak harus mengunduh ribuan aplikasi.

Sebagai informasi, Kemenpan-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE akan berkolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ada pula, Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech.