Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kompas.com - 24/05/2024, 20:45 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara pada Senin (27/5/2024).

Acara tersebut akan dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah.

SPBE Summit 2024 ini merupakan agenda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah. Terdapat pula pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun rangkaian acara pada SPBE Summit 2024 yakni:

  • Peluncuran jenama (brand) penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.
  • Penandatanganan komitmen pimpinan instansi kementerian/lembaga yang bertanggungjawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.
  • Sesi penghargaan anugerah “Digital Government Award” kepada instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda) dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE, yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.

Baca juga: Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Terkait peluncuran GovTech Indonesia, Anas mengatakan, agenda ini menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital.

GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.

“Tugas GovTech Indonesia adalah melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antaraplikasi SPBE Prioritas kementerian atau lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital,” ujar Anas dalam keterangan persnya, Jumat (24/5/2024).

“Tim lintas kementerian dan lembaga mewujudkan sejarah baru, yakni untuk pertama kalinya Indonesia akan punya layanan digital terpadu. Salah satunya, dengan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,” imbuhnya.

Peluncuran GovTech Indonesia.DOK. Kemenpan-RB Peluncuran GovTech Indonesia.

Pada tahap pertama ini, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas.

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2024 Diundur hingga Juni 2024, Ini Alasan Kemenpan-RB

Layanan tersebut, di antaranya layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, Surat Izin Mengemudi (SIM) online, dan izin keramaian.

Anas menyebut, melalui integrasi ini, ke depannya publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

“Selama ini, bila ingin mengakses layanan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi-mengunggah berbagai dokumen. Mau mengakses layanan B, harus unduh aplikasi B dan unggah lagi berbagai dokumen,” papar Anas.

Menurutnya, semua proses tersebut hanya berulang-ulang dan membuat warga kesulitan, padahal terdapat ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Anas mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, semua layanan harus ringkas. Untuk itu, GovTech Indonesia akan mengintegrasikan seluruh layanan tersebut.

Baca juga: Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Lebih lanjut, Anas menyampaikan, di sejumlah negara maju, layanan digital terpadu sudah dijalankan dengan baik dari yang sebelumnya ribuan aplikasi menjadi satu sistem terintegrasi. Dengan sistem single sign-on, warga tidak harus mengunggah beragam dokumen berulang-ulang serta tidak harus mengunduh ribuan aplikasi.

Sebagai informasi, Kemenpan-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE akan berkolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ada pula, Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com