Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Berseberangan dengan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 23/05/2024, 23:07 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, Jakarta saat ini memasuki masa transisi dari Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Sebab itu, dia menilai, gubernur DKJ ke depan tidak cocok dipimpin oleh orang yang berseberangan dengan pemerintah pusat.

Karena orang yang berseberangan dengan pemerintah pusat akan mengganggu proses transisi DKI Jakarta menjadi DKJ.

"Tidak elok kalau gubernur Jakarta itu berseberangan (dengan pemerintah pusat) karena banyak sekali isu-isu transisi yang harus diselesaikan," kata Sudirman saat ditemui di Ponpes Sokotunggal, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Selain itu, Sudirman Said juga menyebut gubernur Jakarta di masa depan harus sosok yang fokus menyelesaikan masalah, bukan menjadikan jabatan sebagai batu loncatan karier politik.

"Bukan orang yang sedang nyari tangga untuk karier politik berikutnya, Jakarta jangan terus-terus dijadikan sebagai ya batu pijak, batu loncatan," ucap Sudirman.

Sebab itu, Mantan Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin ini mengaku siap menjadi sosok yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah dan berfokus menyelesaikan masalah Jakarta.

Dia menyebutkan, masalah Jakarta salah satunya adalah kemiskinan yang masih berada di angka 40 persen.

Baca juga: Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Penduduknya 22 persen tinggal di daerah kumuh, dan 1,2 juta menjadi pekerja ojek online.

"500.000-an dalam kategori miskin absolut, kalau di-double dengan yang setengah miskin, bisa mencapai satu juta lebih, itu artinya tantangan besar yang mesti dihadapi oleh pemimpin ke depan," ucap Sudirman.

"Oleh karena itu juga saya merasa, kalau ada kesempatan untuk berbuat sesuatu itulah yang menjadi perhatian kami," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com