Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Kompas.com - 24/05/2024, 19:12 WIB
Vitorio Mantalean,
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung soal koalisi dan oposisi dalam pidato politiknya saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P ke-5, Jumat (24/5/2024).

Hal itu disampaikan Megawati saat menceritakan proses kerja sama politik PDI-P dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Megawati menegaskan bahwa tidak ada istilah koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebab, menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

“Saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga (Ketua Umum PPP, Perindo, Hanura) itu minta pada saya kalau kami bergabung... yang lucu bilangnya begini ‘Ibu kalau kami koalisi'. Ndak bisa, saya langsung bilang begitu,” kata Megawati membuka Rakernas PDI-P di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kata Megawati soal Sikap PDI-P Terhadap Pemerintahan ke Depan

"Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus distressing bahwa banyak sekali mereka yang salah karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud. Sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi,” ujarnya melanjutkan.

Oleh karena itu, menurut Megawati, kerja sama politik dengan PPP, Hanura, dan Perindo tidak bisa disebut sebagai koalisi.

“Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerja sama karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” katanya.

Kemudian, Megawati mengatakan bahwa apabila tidak berkoalisi maka disebut tidak bekerja sama. Sebab, Indonesia menganut sistem presidensial.

“Lalu, kalau ada yang bertanya kepada saya, kalau tidak ikut? Tidak ini, ya itu artinya tidak ada bersama-sama. Jadi semua pada diam. nah itu yang saya ingin stressing,” ujarnya.

Baca juga: Megawati Cerita Pendirian MK, Ingatkan soal Kewenangan dan Harus Berwibawa

Lebih lanjut, Megawati mengucapkan terima kasih pada PPP, Hanura, dan Perindo yang tetap setia bersama PDI-P setelah pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 selesai dilaksanakan.

Namun, sayangnya Megawati tidak menegaskan sikap PDI-P apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan mendatang.

Presiden ke-5 RI ini hanya mengatakan bahwa PDI-P tetap harus mendengarkan suara akar rumput dan terus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

Menurut dia, hal itu yang harus menjadi skala prioritas guna dibahas dalam rapat koordinasi nasional (rakernas) PDI-P kelima yang digelar mulai Jumat (24/5/2024) ini sampai Minggu (26/5/2024).

Sebagaimana diketahui, sikap PDI-P menjadi bagian yang paling ditunggu dari pidato politik Megawati pada rakernas ke-5 ini. Terutama, setelah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah dalam Pilpres 2024.

Ganjar-Mahfud diketahui kalah dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Puji Ahok, Megawati: Orang yang Berani di PDI-P Hanya yang Mantap, Tidak Goyang-goyang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com