Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Pemerintah Turuti Tuntutan Dikhawatirkan Bikin KKB Kian "Pede" Beraksi

Kompas.com - 05/07/2023, 13:02 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah menuruti tuntutan syarat pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens menimbulkan kekhawatiran.

Pasalnya, apabila pemerintah benar-benar memenuhi syarat pembebasan, hal itu justru membuat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kian percaya diri melancarkan aksi gangguan keamanan.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyatakan bukan tidak mungkin KKB semakin percaya diri setelah kemauannya dipenuhi pemerintah.

Namun demikian, Fahmi yakin bahwa aparat TNI dan Polri pasti sudah mengantisipasi hal itu.

"Semua dilakukan secara cermat dan terukur. Setiap perkembangan juga dievaluasi, termasuk dampak dan risiko yang mungkin hadir dalam setiap langkah, hingga kemungkinan terburuk," kata Fahmi kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Menanti Pembebasan Pilot Susi Air dan Harapan Resolusi Konflik di Papua

Fahmi mengatakan, potensi eskalasi gangguan keamanan di daerah konflik pada dasarnya tak bisa dihindarkan.

Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi ialah penyanderaan pilot berkebangsaan Selandia Baru ini juga berdampak terhadap kampanye dan operasi politik internasional mereka.

Oleh karena itu, Fahmi mengatakan bahwa rasa kekhawatiran terhadap KKB ke depan sebaiknya dikesampingkan dulu.

"Saat ini prioritasnya adalah bagaimana agar KKB melepas Philip Mehrtens sesegera mungkin," ujar Fahmi.

Di samping itu, Fahmi yakin bahwa pemerintah baik aparat TNI dan Polri tidak gegabah dalam hal menuruti syarat pembebasan Philip.

Menurutnya, rencana aksi pasca-pembebasan pasti tetap disiapkan dan dijalankan oleh aparat.

"Terutama untuk menegaskan kedaulatan, memulihkan kepercayaan, meningkatkan rasa aman dan menegakkan hukum," tegas dia.

Diketahui, KKB menyandera Philip sejak 7 Februari 2023. Dalam perjalanannya, KKB membandrol Rp 5 miliar sebagai syarat melepas Philip.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tak masalah bila KKB mengajukan syarat tersebut.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud: Terus Berproses

Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu" kata Yudo di di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Yudo kini menyerahkan proses negosiasi pembebasan Philip kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge.

Edison bahkan kini sudah berada di Wamena guna menyiapkan pesawat untuk membebaskan Philip.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com