Soal Pembubaran Al Zaytun, Wapres Pertimbangkan Banyaknya Santri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons usulan sejumlah pihak untuk membubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun imbas dugaan adanya ajaran menyimpang di lembaga itu.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah tidak mengambil opsi membubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun karena mempertimbangkan banyaknya santri yang menempuh pendidikan di Al Zaytun.

"Pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya (jumlahnya)," kata Ma'ruf di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Mahfud Benarkan Al Zaytun Lahir dari Rahim NII, Sebut Ada Bukti Dokumen

Ma'ruf menuturkan, pemerintah akhirnya memilih untuk membina Pondok Pesantren Al Zaytun agar apa yang diajarkan di sana sesuai dengan akidah Islam.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga ingin agar pemahaman yang berkembang di Al Zaytun diluruskan dan sesuai komitmen kebangsaan.

"Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk mencabut atau membekukan izin Ponpes Al Zaytun.

"Belum ada keputusan sampai ke situ, kita belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih sudah pernah, tapi kita tidak memutuskan hal yang seperti itu," kata Mahfud di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Mahfud MD Sebut BNPT Dalami Dugaan Afiliasi NII di Ponpes Al Zaytun

Ia mengatakan, usul untuk membekukan Al Zaytun, sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih ditampung oleh pemerintah pusat.

Menurut Mahfud, tidak ada yang salah dari usul Ridwan Kamil karena ia yang mengetahui kondisi di lapangan.

Namun, ia menekankan bahwa keputusan membekukan atau mencabut izin Ponpes Al Zaytun belum diambil karena pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi di banyak daerah.

Baca juga: Mahfud soal Al Zaytun: Segera Ada Tersangka dan Izin Ponpes Belum Dicabut

"Beliau tahu di lapangan untuk Jawa Barat, kami melihat dari atas lagi, daerah lain bagaimana, kan gitu. Jangan sampai berimplikasi satu tempat ditutup, daerah lain kok tidak?" ujar Mahfud.