Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Ketahanan Ideologi Pancasila di Tengah Peradaban

Kompas.com - 04/07/2023, 11:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dalam konteks peradaban kini, berarti mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum, akses terhadap informasi dan pendidikan politik, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan politik.

Pancasila menjadi landasan untuk membangun peradaban yang demokratis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Bersama ini Ideologi Pancasila menegaskan pentingnya pemeliharaan kebudayaan dan nilai-nilai luhur Indonesia.

Dalam peradaban kini, berarti menjaga keanekaragaman budaya Indonesia, melestarikan warisan budaya, dan mempromosikan seni, bahasa, dan tradisi lokal.

Melalui penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia, Pancasila berperan dalam membangun peradaban yang kaya akan identitas dan memperkuat kebanggaan nasional.

Sedangkan tanggung jawab terhadap lingkungan, Ideologi Pancasila menekankan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan.

Dalam peradaban kini, ini berarti memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dalam setiap aspek kehidupan.

Melalui kebijakan yang berkelanjutan, perlindungan sumber daya alam, dan kesadaran akan dampak lingkungan, Pancasila berperan dalam membangun peradaban yang berwawasan lingkungan.

Dalam keseluruhan, ideologi Pancasila memiliki relevansi penting dalam perkembangan peradaban saat ini di Indonesia.

Melalui penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya, Pancasila berkontribusi dalam membangun peradaban yang inklusif, adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan peradaban saat ini, terdapat persaingan ideologi yang terjadi di dunia. Persaingan ini melibatkan pertentangan antara berbagai sistem ideologi yang berbeda dalam mencapai pengaruh, kekuasaan, dan dominasi.

Persaingan ideologi ini memengaruhi perkembangan peradaban dengan cara yang kompleks dan beragam.

Bersamaan pula terdapat dinamika antara pertentangan, perubahan, dan interaksi antara ideologi-ideologi ini yang membentuk lanskap ideologis di tingkat global maupun regional.

Ideologi Pancasila dihadapkan pada persaingan dan pertentangan ideologi masa kini yang terjadi di dunia, justru ideologi Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan landasan nilai negara Indonesia, serta memengaruhi perkembangan peradaban di dalamnya.

Dengan demikian, ideologi Pancasila memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam berbagai aspek, baik itu persatuan, keadilan sosial, keberagaman, ekonomi, ideologi, pertahanan, dan keamanan.

Pancasila menjadi landasan untuk membangun negara yang kokoh dan memastikan kelangsungan dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

Pada akhirnya dalam menghadapi deru peradaban modern, Ideologi Pancasila wajib memperkuat esensinya sebagai ideologi yang inklusif, demokratis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan menjaga keaslian dan tetap terbuka terhadap dinamika peradaban, Pancasila dapat tetap menjadi fondasi yang kuat dalam membangun negara yang maju, adil, dan berdaulat di tengah kompleksitas ideologi-ideologi lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com