Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bripka Andry Ungkap Sempat Bertemu Kapolda Riau Sebelum Bongkar Dugaan "Setoran" ke Medsos

Kompas.com - 19/06/2023, 14:46 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Brimob Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau, Bripka Andry Darma Irawan mengaku sempat bertemu Kapolda Riau Muhammad Iqbal sebelum mengunggah informasi dugaan permintaan setoran dari atasannya ke media sosial (medsos).

Diketahui, Andry adalah polisi yang mengaku dimintai "setoran" oleh atasannya yaitu Komandan Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Riau di Menggala Junction Kabupaten Rokan Hilir, Kompol Petrus Hottiner Simamora. 

Baca juga: Datangi Mabes Polri, Bripka Andry Harap Kasusnya Diselesaikan secara Presisi

Andry menjelaskan, pertemuannya dengan Kapolda RIau saat itu, membahas terkait pertimbangan Andry yang meminta agar tidak dimutasi.

“Bapak Kapolda kan sebelum saya masuk kan sudah menerima laporan dari Kasubdit Paminal Polda Riau, sudah ngobrol, sudah menerima laporan. Tapi saya tidak tahu apa yang dilaporkan, sehingga begitu saya diterima masuk saya sudah kena marah kan,” ujar Andry saat ditemui di Lobi Yanduan Propam Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/6/2023).

“Saya bilang ‘mohon izin jendral saya mohon pertimbangan keadaan keluarga saya,’” tambahnya.

Dia menambahkan, saat itu Kapolda Riau mereponsnya secara baik. Namun, menurutnya, Kapolda Riau juga mendapat informasi lain terkait dirinya, sehingga membuatnya dan keluarga semakin putus asa terkait keputusan mutasinya.

“Alhamdulillah Bapak Kapolda dari awal merespons, saya menghadap, namun saya tidak tahu apa yang didengar beliau, sehingga kami keluarga putus asa, saya putus asa, kita akhirnya melalui media sosial lah, kita sampaikan,” tuturnya.

Baca juga: Bripka Andry Akan Datangi Mabes Polri Hari Ini, Minta Kejelasan soal Laporannya ke Propam

Andry menjelaskan, mutasi tersebut akan berdampak kepada keluarganya, termasuk dampak secara ekonomi. Apalagi, ia mengatakan bahwa dirinya yang selama ini mengurus ibunya yang sedang sakit.

Dia juga mengatakan bahwa mutasi di intansi Polri memang hal biasa. Namun begitu, ia memohon pertimbangan terkait keadannya agar tidak dimutasi kepada pimpinan di Polda Riau.

Andry lantas menjelaskan bahwa dirinya membongkar dugaan praktek setor-setoran bawahan ke atasan itu, bukan karena sakit hari dimutasi.

“Jadi saya perlu tekankan, bukan karena sakit hati dimutasi, saya bongkar. Tidak. Namun saya memohon pertimbangan, saya menghadap beserta ibu untuk meyakinkan pimpinan, bahwa ini lah kondisi saya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Bripka Andry mengunggah tulisan yang mengungkapkan adanya serangkaian permintaan uang oleh atasannya, Petrus.

Total uang yang telah disetor ke Kompol Petrus, kata Andry, lebih kurang Rp 650 juta.

Dia merasa pemindahan lokasi tugasnya dari Rokan Hilir ke Batalyon A Pelopor di Pekanbaru karena tidak bisa memenuhi jumlah uang yang diminta Petrus.

Terkait adanya setoran tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Riau, Kombes Johanes Setiawan mengatakan bahwa kasus tersebut sudah diproses oleh Propam Polda Riau sejak Maret 2023.

"Kita sudah memeriksa 8 orang sebagai saksi. Jadi, kasusnya sedang ditindak lanjuti. Terkait setoran ini masih didalami. Nanti pembuktiannya ada di sidang," kata Johanes saat diwawancarai wartawan, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Soal Kasus Bripka Andry, Pengamat: Setor-setoran di Polri Sudah Lama Terjadi

Andry juga sempat diperiksa secara etik karena dianggap mangkir dari tugas selama tiga bulan setelah dimutasi.

Selain itu, Kompol Petrus juga kini sudah dicopot dari jabatannya untuk diperiksa secara etik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com