Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Diperiksa KPK, Mentan: Alhamdulillah, Diperiksa Secara Profesional, Terima Kasih

Kompas.com - 19/06/2023, 13:57 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengaku berterimakasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memeriksanya dengan profesional.

Syahrul hari ini dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

"Alhamdulillah panggilan ini sudah jalan dan saya sudah diperiksa secara profesional, saya terima kasih," kata Syahrul saat ditemui awak media di gedung ACLC atau KPK lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Penuhi Panggilan KPK, 3 Jam Beri Keterangan ke Penyelidik

Sebelum memenuhi panggilan KPK hari ini, kata Syahrul, dirinya telah dipanggil tim ke yelidik sebanyak dua kali.

Namun, ia tidak bisa hadir dengan karena menghadiri rapat kerja (Raker) dan Pekan Nasional (Penas).

Alasan lainnya adalah ia harus menghadiri pertemuan atas nama negara, yakni pertemuan para Menteri Pertanian anggota G20 di India.

"Yang terakhir saya harus ke India dalam forum G20 dan banyak pertemuan yang harus dilakukan atas nama negara," ujar Syahrul.

Baca juga: Tanda Tanya Kasus Korupsi di Kementan dan Absennya Syahrul Yasin Limpo Saat Akan Diperiksa KPK

Syahrul sedianya dijadwalkan menemui tim penyelidik pada Jumat (16/6/2023). Namun, ia memilih bepergian ke India.

Ia beralasan menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian anggota G20 di negara tersebut karena sudah dijadwalkan sebelumnya.

Setelah dari India, Syahrul mengaku bertandang ke China dan Korea Selatan untuk urusan pertanian.

Ia meminta KPK menjadwalkan ulang permintaan klarifikasi pada 27 Juni mendatang.

"Kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023,” kata Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari humas Kementan, Jumat (16/6/2023).

Namun, KPK berpandangan lain. Lembaga antirasuah menjadwalkan ulang permintaan klarifikasi pada Senin (19/6/2023).

Sementara itu, KPK menyebut keterangan Syahrul penting bagi KPK untuk dianalisis dan pertimbangan menentukan sikap.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Dipanggil KPK, Nasdem: Kami Anggap Beliau Kerja dengan Baik

KPK juga menyatakan, sejauh ini pihaknya telah meminta keterangan dari puluhan orang, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Kementan.

Meski demikian, KPK belum mengungkap kasus yang tengah diusut di Kementan karena masih tahap penyelidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com