Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Ingatkan Jajaran Tantangan Jelang Pemilu 2024 Akan Semakin Kompleks

Kompas.com - 15/06/2023, 15:41 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tantangan tugas jajarannya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serentak akan semakin kompleks.

Oleh karenanya, Dedi mengingatkan jajarannya perlu melakukan persiapan dengan meningkatkan kompetensi masing-masing.

“Saat ini kita berada di tahun politik, menjelang pemilihan umum legislatif serentak dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024. Tentunya, hal ini akan membuat pelaksanaan tugas Polri ke depan semakin berat dan kompleks, sehingga perlu persiapan dengan meningkatkan kompetensi personel Polri secara berkala yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas,” kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Kepala BP2MI Sudah Lapor ke Jokowi soal Ada Oknum TNI-Polri Jadi Backing Sindikat TPPO

Hal ini disampaikan Dedi dalam acara Peningkatan Kemampuan Kompetensi Pemimpin Polri pada tingkat menengah atau Perwira Menengah (Pamen) Tahun Anggaran 2023 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Di kegiatan itu, Mantan Kepala Divisi Humas Polri itu juga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar birokrasi di pemerintahan tidak berbelit-belit.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, birokrasi di pemerintahan tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Presiden Jokowi terus mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat. Kementerian Menpan-RB telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan, penyederhanaan birokrasi regulasi, serta penilaian reformasi birokrasi,” ujar Dedi.

Menurutnya, Polri saat ini juga sedang mengoptimalkan digitalisasi data yang terintegrasi untuk mempermudah kinerja dan mengoptimalkan birokrasi.

Baca juga: Polri Ingatkan Jajaran untuk Netral Selama Pemilu 2024

Dedi kemudian menerangkan bahwa SSDM Polri berperan penting dalam kompetensi personel Polri. Jika SDM-nya semakin kompeten, diyakini itu akan berdampak pada kemajuan organisasi.

“Oleh karena itu, kualitas SDM personel menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Sehingga perlu senantiasa ditingkatkan baik dari aspek, teknis dan maupun kompetensi manajerial calon pemimpin Polri,” kata Dedi.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini juga menekankan kembali soal program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin menjadikan SDM Polri unggul di era Police 4.0.

Oleh karenanya, SSDM Polri melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan kompetensi pemimpin Polri pada tingkat menengah sebagai upaya organisasi untuk menyiapkan personel Polri yang berkompetensi dan meningkatkan perfomance kerja.

Baca juga: Mahfud Yakin Pemilu 2024 Aman jika TNI-Polri Bersikap Netral

Menurut Dedi, pimpinan Polri level menengah merupakan posisi yang unik karena memiliki dua peran.

Peran pertama sebagai atasan sekaligus sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepada pimpinan. Kedua, bertanggung jawab untuk memimpin anggotanya.

“Pada level ini bukan hanya kemampuan teknis yang harus dimiliki, namun juga kemampuan manajerial porsinya semakin besar sesuai tugas dan wewenang jabatannya,” ujar Dedi.

Terakhir, Dedi menyebut SSDM Polri akan menggunakan metode Assessment Center sebagai upaya mengidentifikasi kompetensi manajerial personel Polri. Dalam hal ini, pemimpin Polri pada level menengah.

Nantinya, hasil asesmesmen dapat menjadi dasar pertimbangan SSDM Polri dalam pembinaan karier pamen tersebut.

Assessment Center dapat menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan dalam pembinaan karier,” kata mantan Kepala Divisi Humas itu.

Baca juga: Polri Dalami Dugaan Keterlibatan Anggota yang Rumahnya Jadi Penampungan TPPO di Lampung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com