Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Kompas.com - 08/06/2023, 15:56 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menuding Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan menanggapi desakan Demokrat agar Anies segera menentukan siapa figur pendampingnya untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Ia mengatakan, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden (capres) sejak saat ini.

Baca juga: Ketika PDI-P Kini Buka Peluang Dialog dengan Demokrat...

Pasalnya, Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies.

“Terus terang saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” katanya.

Ali lantas meminta agar Demokrat tak memberikan tekanan pada Anies. Sebab, mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Bola Liar Lobi-lobi Koalisi Menuju Pemilu Presiden 2024

Hal itu sesuai dengan piagam kerja sama yang telah ditandatangani oleh ketua umum Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditandatangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ujar Ali.

Baca juga: Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapres.

Alasannya, waktu menuju Pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan.

Baca juga: Dari Lobi-lobi Koalisi, Kue Kekuasaan Mulai Diiris

Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu singkat, yakni hanya 75 hari.

“Dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta pada 7 Juni 2023.

Baca juga: Demokrat Minta Anies Umumkan Cawapres Bulan Juni, Nasdem: Enggak Bisa Dipatok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com