Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Pertemuan Puan-AHY, PDI-P: Apa Enggak Boleh?

Kompas.com - 15/06/2023, 09:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat keheranan mengapa rencana pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) begitu ramai diperbincangkan.

Padahal menurut Djarot, komunikasi yang dibangun antarpartai biasa terjadi. Termasuk jika PDI-P berkomunikasi dengan Partai Demokrat.

"Apakah kalau PDI Perjuangan berkomunikasi, Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas AHY, apa enggak boleh? Kan boleh juga," kata Djarot dalam acara Satu Meja The Forum yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Nasdem Curiga Pertemuan Puan-AHY Bahas Cawapres Ganjar

Djarot menyatakan apa yang kerap disampaikan oleh Puan kepada jajaran PDI-P. Khususnya, bahwa dialog dan komunikasi antar anak bangsa harus selalu dibangun.

"Bahwa untuk membangun bangsa kita ini, ini tidak bisa sendiri sendiri. Ini harus bergotong royong. Inilah esensi dari Pancasila. Satu," tutur Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku heran mengapa pernyataan Puan soal nama AHY masuk radar cawapres Ganjar Pranowo lantas menjadi perdebatan.

Padahal, menurut Djarot, AHY wajar masuk radar karena elektabilitasnya yang cukup moncer di sejumlah lembaga survei.

"Begini lho, apa yang disampaikan Mbak Puan itu, apa salah? Bahwa sekarang ini kan banyak bakal calon wakil presiden. Betul enggak? Salah satunya Mas AHY," beber Djarot.

Kendati demikian, pertemuan Puan dan AHY diminta jangan diarahkan bahwa PDI-P akan mengusung pasangan Ganjar-AHY.

Baca juga: Dukung Pertemuan Puan dengan AHY, Ganjar: Kalau Saya Harus Datang, Ya Datang

Djarot mengingatkan bahwa pertemuan Puan dan AHY masih berupa rencana dan belum terjadi dialog antar keduanya.

"Jangan kemudian diturunkan gitu (Ganjar-AHY), kita belum sampai situ, dialog aja belum, komunikasi aja belum," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Puan pada pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P awal Juni lalu menyatakan bahwa nama AHY masuk radar PDI-P mencari sosok cawapres Ganjar.

Baca juga: Puan Mau Temui AHY, Demokrat Siapkan Karpet Biru untuk PDI-P

Beberapa hari setelah pernyataan itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya kedapatan bertemu di rumah makan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Diakui Riefky, pertemuan itu pun membahas rencana bertemunya Puan dan AHY dalam waktu dekat.

Namun hingga kini belum ada yang bisa memastikan kapan jadwal pasti pertemuan kedua tokoh politik itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com