Jengkelnya Jokowi Saat Tahu Bantuan buat UMKM Berujung Program Absurd

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kecewa akibat temuan alokasi dan penggunaan anggaran negara untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru sebagian buat membiayai perjalanan dinas program absurd.

Jokowi menyampaikan, dari temuan terungkap bahwa terdapat sebuah pemerintah kabupaten yang mengalokasikan anggaran Rp 2,5 miliar untuk program pengembangan UMKM.

Akan tetapi, kata Jokowi, ternyata dari alokasi anggaran itu sebanyak Rp 1,9 miliar digunakan buat membayar honor dan perjalanan dinas.

"Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret," kata dia.

Baca juga: Libur Dua Hari Idul Adha Tunggu Lampu Hijau Jokowi

Jokowi menegaskan, anggaran pengembangan UMKM semestinya dikucurkan untuk tujuan produktivitas seperti bantuan modal kerja, membeli alat produksi, pemasaran, hingga membiayai pameran.

Alhasil, menurut Jokowi, sasaran utama untuk pengembangan UMKM tidak tercapai karena penggunaan anggaran yang tidak tepat.

Oleh karena itu, ia berpesan bahwa kegiatan pengawasan intern harus mengubah orientasinya dari sekadar prosedur menjadi hasil.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.

Baca juga: 60 Persen Warga RI yang Berobat ke Luar Negeri dari Jakarta, Jokowi: Memang Kaya-kaya

Ia menambahkan, langkah pengawasan penting dilakukan supaya anggaran yang digelontarkan benar-benar produktif.

"Agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul, sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain," ujar Jokowi.

Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebutkan, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil.

Baca juga: Jokowi Heran Ada Daerah Habiskan Anggaran Stunting untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Bagus Santosa, Icha Rastika)