Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Diprediksi Kena "Karma" jika Keluar dari Koalisi Perubahan

Kompas.com - 12/06/2023, 16:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah dampak negatif diperkirakan bakal dialami Partai Demokrat jika memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan berlabuh ke kubu lain.

Saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dilaporkan tengah menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat.

Hal itu terjadi setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P bidang politik, Puan Maharani, menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo.

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat dan AHY menyatakan menghormati keputusan PDI-P sekaligus menyampaikan sampai saat ini masih berada di KPP.

Baca juga: Puan Akan Temui AHY, PDI-P: Kami Tak Punya Niat Rusak Koalisi

Di sisi lain, Partai Demokrat juga memberikan sinyal menginginkan supaya kepentingan mereka terakomodasi oleh KPP. Yakni AHY terpilih menjadi bakal cawapres dari bakal capres KPP, Anies Baswedan.

Maka dari itu Demokrat mengusulkan supaya deklarasi bakal cawapres Anies dipercepat dengan alasan mencegah penurunan elektabilitas.

Akan tetapi, 2 anggota KPP yakni Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa keberatan dengan desakan Demokrat.

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, Demokrat justru bakal merugi jika pindah dari KPP atau merapat dengan PDI-P.

"Risiko politik juga akan dihadapi oleh Partai Demokrat apabila nanti memang meninggalkan Koalisi Perubahan ini untuk merapat berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar," kata Bawono saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Bocoran PDI-P soal 7 Nama di Bursa Cawapres Ganjar: Dari AHY sampai Basuki Hadimuljono

Menurut Bawono, selama 5 tahun belakangan Partai Demokrat kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika mendadak mereka justru mengubah sikap dan merapat ke PDI-P maka bakal menuai cibiran.

"Kalau Partai Demokrat kemudian nanti memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan itu berarti mereka menjilat ludah mereka sendiri. Bagaimana dengan narasi-narasi perubahan selama ini mereka jual kepada pemilih? Apakah itu sekadar omong kosong saja?" ucap Bawono.


Di sisi lain, kata Bawono, citra Partai Demokrat di mata masyarakat juga bakal negatif jika mereka memutuskan hengkang dari KPP.

"Publik tentu saja nanti akan melihat inkonsistensi sikap politik dari Partai Demokrat ini sebagai pragmatisme demi kekuasaan," ucap Bawono.

Di sisi lain, Bawono meyakini Partai Demokrat tidak bakal pergi dari KPP apakah AHY terpilih atau tidak menjadi bakal cawapres Anies.

Baca juga: PKS Tak Khawatir Demokrat Berbalik Arah Setelah AHY Bertemu Puan

Penyebabnya adalah, kata Bawono, Partai Demokrat adalah salah satu penggagas Koalisi Perubahan dan bukan hanya sekadar pelengkap.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com