Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Masuk Nominasi Cawapres Ganjar Dinilai Sekadar Basa-basi PDI-P

Kompas.com - 12/06/2023, 16:12 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang politik, Puan Maharani, yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke dalam daftar nominasi bakal cawapres bagi Ganjar Pranowo dinilai hanya sebatas basa-basi.

"Lontaran dari Puan Maharani mengenai nama AHY juga masuk dalam nominasi cawapres bagi Ganjar Pranowo adalah sekadar basa basi politik saja," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Bawono menilai AHY bukan seorang tokoh yang menjadi prioritas bagi PDI-P untuk dilobi buat mendampingi dan mendongkrak elektabilitas Ganjar.

Menurut dia PDI-P bakal tetap mencoba mencari kandidat bakal cawapres yang mau bekerja sama buat menyukseskan kepentingan partai.

Baca juga: PKS Tak Khawatir Demokrat Berbalik Arah Setelah AHY Bertemu Puan

"PDI-P atau Megawati akan lebih cenderung menerima seorang figur tidak memiliki potensi ancaman elektoral terhadap Ganjar dan kepentingan PDI-P selama lima tahun ke depan, dan itu bukan AHY," ujar Bawono.

Bawono juga meyakini Partai Demokrat dan AHY tidak bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meski saat ini mereka tengah dilanda kemelut.

Persoalan yang terjadi di KPP saat ini adalah Demokrat mendesak supaya bakal capres yang mereka usung, Anies Baswedan, segera mendeklarasikan bakal cawapres dengan alasan mencegah penurunan elektabilitas.

Bawono menilai jika Demokrat merapat kepada PDI-P maka justru bakal merugikan posisinya secara politik.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan Puan-AHY, PKS: Bravo Mas AHY, Bravo Demokrat!

"Partai Demokrat tidak akan kemana-mana terlepas apakah nanti AHY akan menjadi cawapres Anies Baswedan atau tidak. Apabila Partai Demokrat berpindah koalisi maka ia akan sekadar menjadi follower dari koalisi telah terbentuk," ucap Bawono.

"Sedangkan di Koalisi Perubahan ini Partai Demokrat bukanlah follower melainkan creator koalisi sejak awal bersama NasDem dan PKS," sambung Bawono.


Sebelumnya diberitakan, setelah Puan menyebut AHY masuk dalam kandidat bakal cawapres, keduanya dikabarkan akan bertemu.

Di sisi lain, kondisi KPP saat ini tengah menghangat lantaran Partai Demokrat mendesak supaya bakal calon presiden yang mereka usung bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan, segera mengumumkan kandidat calon wakilnya.

KPP juga dianggap bersikap berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal Partai Nasdem merupakan salah satu pendukung pemerintahan saat ini.

Baca juga: Rencana Pertemuan Puan-AHY, Upaya Rekonsiliasi PDI-P dan Demokrat Usai 20 Tahun Jalin Relasi Konflik?

Akan tetapi, Demokrat dan PKS memang memperlihatkan sikap sebagai oposisi.

Sedangkan Nasdem seolah tersisih dari pemerintahan lantaran yang pertama kali mengusung Anies. Sosok mantan gubernur DKI Jakarta itu kerap kali dianggap sebagai antitesis Jokowi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com