Demokrat Diprediksi Kena "Karma" jika Keluar dari Koalisi Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah dampak negatif diperkirakan bakal dialami Partai Demokrat jika memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan berlabuh ke kubu lain.

Saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dilaporkan tengah menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat.

Hal itu terjadi setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P bidang politik, Puan Maharani, menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo.

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat dan AHY menyatakan menghormati keputusan PDI-P sekaligus menyampaikan sampai saat ini masih berada di KPP.

Di sisi lain, Partai Demokrat juga memberikan sinyal menginginkan supaya kepentingan mereka terakomodasi oleh KPP. Yakni AHY terpilih menjadi bakal cawapres dari bakal capres KPP, Anies Baswedan.

Maka dari itu Demokrat mengusulkan supaya deklarasi bakal cawapres Anies dipercepat dengan alasan mencegah penurunan elektabilitas.

Akan tetapi, 2 anggota KPP yakni Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa keberatan dengan desakan Demokrat.

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, Demokrat justru bakal merugi jika pindah dari KPP atau merapat dengan PDI-P.

"Risiko politik juga akan dihadapi oleh Partai Demokrat apabila nanti memang meninggalkan Koalisi Perubahan ini untuk merapat berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar," kata Bawono saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Menurut Bawono, selama 5 tahun belakangan Partai Demokrat kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika mendadak mereka justru mengubah sikap dan merapat ke PDI-P maka bakal menuai cibiran.

"Kalau Partai Demokrat kemudian nanti memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan itu berarti mereka menjilat ludah mereka sendiri. Bagaimana dengan narasi-narasi perubahan selama ini mereka jual kepada pemilih? Apakah itu sekadar omong kosong saja?" ucap Bawono.

"Publik tentu saja nanti akan melihat inkonsistensi sikap politik dari Partai Demokrat ini sebagai pragmatisme demi kekuasaan," ucap Bawono.

Di sisi lain, Bawono meyakini Partai Demokrat tidak bakal pergi dari KPP apakah AHY terpilih atau tidak menjadi bakal cawapres Anies.

Penyebabnya adalah, kata Bawono, Partai Demokrat adalah salah satu penggagas Koalisi Perubahan dan bukan hanya sekadar pelengkap.

Sebelumnya diberitakan, setelah Puan menyebut AHY masuk dalam kandidat bakal cawapres, keduanya dikabarkan akan bertemu.

Di sisi lain, kondisi KPP saat ini tengah menghangat lantaran Partai Demokrat mendesak supaya bakal calon presiden yang mereka usung bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan, segera mengumumkan kandidat calon wakilnya.

KPP juga dianggap bersikap berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal Partai Nasdem merupakan salah satu pendukung pemerintahan saat ini.

Akan tetapi, Demokrat dan PKS memang memperlihatkan sikap sebagai oposisi.

Sedangkan Nasdem seolah tersisih dari pemerintahan lantaran yang pertama kali mengusung Anies. Sosok mantan gubernur DKI Jakarta itu kerap kali dianggap sebagai antitesis Jokowi.

PDI-P pun mulanya nampak enggan bekerja sama dengan Partai Demokrat menjelang Pemilu dan Pilpres. Apalagi setelah Demokrat berhimpun dengan Nasdem dan PKS di KPP.

Akan tetapi, kini situasi itu berbalik. PDI-P mulai main mata dengan Demokrat.

Puan bahkan dilaporkan bakal bertemu dengan AHY buat menjajaki peluang kerja sama politik itu.

“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Apalagi, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Sejurus dengan itu, sekjen kedua partai pun telah saling bertemu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkap, pertemuan dengan Hasto berlangsung hangat.

Kedua parpol sejauh ini masih menghormati pilihan politik masing-masing dalam Pilpres 2024.

“Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini,” kata Riefky dalam keterangan tertulis.