Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Setengah Hati Dukung Anies, Pengamat Sebut karena AHY Belum Ditunjuk Jadi Cawapres

Kompas.com - 07/06/2023, 11:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Partai Demokrat belum sepenuhnya menunjukkan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Dia menduga, masih ada keraguan di internal Demokrat lantaran calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies belum juga diputuskan. Sementara, Demokrat berharap ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang jadi calon RI-2.

“Demokrat itu tidak terlampau all out memperjuangkan Anies sebagai capres mungkin karena AHY tak kunjung diumumkan sebagai kandidat cawapres yang akan mendampingi Anies,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Nasdem Minta Anies Tak Dikekang soal Pengumuman Bakal Cawapres

Menurut Adi, belum maksimalnya dukungan partai bintang mercy tersebut buat Anies salah satunya tampak dari minimnya spanduk dan baliho Demokrat yang mempromosikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon RI-1.

Demokrat juga kerap tak satu suara dengan Partai Nasdem maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terbaru, ketiganya beda pendapat soal deklarasi cawapres Anies.

Adi menilai, beda pendapat yang beberapa kali terjadi di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini memperlihatkan bahwa kongsi tersebut belum sepenuhnya solid.

“Koalisi Perubahan ini sepertinya setengah hati, terutama Demokrat yang sebenarnya masih menggantung nasib politiknya,” ujarnya.

Baca juga: Analisis LSI Denny JA: 4 Skenario Ini Bisa Buat Anies Gagal Dapat Tiket Capres

Terlepas dari itu, menurut Adi, sosok AHY bisa menjadi kandidat cawapres yang cukup menjanjikan buat Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dianggap sebagai figur yang mampu mempertegas wajah oposisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sebabnya, Adi menilai, Anies tak cukup kuat merepresentasikan wajah oposisi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sebagai antitesa pemerintah hanya karena residu Pilkada DKI 2017.

Sementara, AHY di bawah bendera besar Demokrat telah menempatkan diri sebagai oposisi sejak Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahan pada 2014 lalu.

Baca juga: Gertakan Demokrat Merespons Elektabilitas Anies yang Turun Terus

Oleh karenanya, Anies dinilai butuh sosok pendamping yang citranya lekat dengan oposisi, tidak lain adalah AHY.

“Karena jualan dari kubu perubahan ini adalah kelompok-kelompok yang kritis dan anti terhadap Jokowi, itu saja, bukan kubu-kubu yang lain,” tutur Adi.

Kendati demikian, Adi mengamini bahwa AHY masih minim pengalaman memimpin birokrasi. Sebabnya, mantan periwra militer itu belum pernah mencicipi jabatan di pemerintahan maupun menjadi kepala daerah.

“Tapi minimal kalau ada AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, bisa melengkapi wajah oposisi Anies,” katanya.

Sebagaimana diketahui, meski sudah dideklarasikan sebagai bakal capres sejak Oktober 2022, Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com