Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

Kompas.com - 07/06/2023, 10:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Demokrat ke bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024 Anies Baswedan dinilai masih setengah hati.

Sebabnya, partai berlambang bintang mercy itu kerap tak satu suara dengan Partai Nasdem ataupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terbaru, Demokrat beda pendapat dengan Nasdem dan PKS soal deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

“Koalisi Perubahan ini sepertinya setengah hati, terutama Demokrat yang sebenarnya masih menggantung nasib politiknya,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

Adi menilai, Demokrat belum all out atau sepenuhnya memperjuangkan Anies sebagai capres untuk pemilu mendatang.

Ini salah satunya tampak dari minimnya spanduk dan baliho Demokrat yang mempromosikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon RI-1.

Adi menduga, masih ada keraguan di internal Demokrat lantaran cawapres Anies belum juga diputuskan. Sementara itu, Demokrat berharap ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjadi calon RI-2.

“Demokrat itu tidak terlampau all out memperjuangkan Anies sebagai capres mungkin karena AHY tak kunjung diumumkan sebagai kandidat cawapres yang akan mendampingi Anies,” ujar Adi.

“Jadi ini yang kemudian bisa menjelaskan salah satu variabel bahwa poros perubahan itu belum sepenuhnya solid,” tuturnya.

Baca juga: Usul Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat Sebut demi Kepastian

Adi pun menilai, Koalisi Perubahan belum sepenuhnya berhasil menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Dia bilang, kongsi yang dimotori Nasdem, Demokrat, dan PKS itu terlambat menunjukkan agresivitas.

Koalisi Perubahan baru tampak memanas setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini.

Padahal, mestinya, begitu Anies dideklarasikan sebagai capres pada Oktober 2022, Koalisi Perubahan bisa langsung “menyerang” kubu pemerintah untuk mengonsolidasikan kelompok-kelompok yang tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo.

“Mestinya tahun lalu sejak Oktober Anies dideklarasikan sebagai capres didukung oleh PKS dan Demokrat, sejak saat itulah mestinya mesin politiknya dipanaskan dan mengonsolidasikan kelompok-kelompok anti Jokowi, kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan,” kata Adi.

Oleh karenanya, Adi menambahkan, Koalisi Perubahan masih punya pekerjaan rumah besar. Tak hanya untuk memperkuat kongsi, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai kubu yang berlawanan dengan pemerintahan saat ini.

“Perlu positioning politik yang agak agresif dan matang yang mesti dikonsolidasi, dimatangkan oleh kubu perubahan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat tak satu suara dengan Nasdem dan PKS soal deklarasi cawapres pendamping Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com