Kembang Semusim Demokrasi Indonesia

Netralitas militer juga berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekuasaan.

Sebagai institusi negara yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang besar, militer harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya kepada pemerintah dan masyarakat.

Coba sejenak kita mengevaluasi diri, terkait bagaimana dengan kiprah kita saat ini?

Ketika militer terlibat dalam urusan politik, maka dapat menimbulkan kontestasi kekuasaan dalam negara.

Militer yang terlibat dalam politik dapat merusak demokratisasi negara karena memperlemah lembaga-lembaga demokrasi dan memberikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Di beberapa negara, militer terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam isu politik seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik, yang pada akhirnya merusak kebebasan sipil dan kemampuan suatu negara untuk membangun sistem politik yang sehat.

Karena itulah, netralitas militer sangat penting dalam geliat demokrasi untuk menjaga stabilitas negara dan menjaga integritas lembaga-lembaga pemerintah.

Jika militer berada dalam posisi yang netral, demokrasi dapat berkembang dengan baik dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

Artinya, apabila secara munafik para pengambil keputusan institusi bersikap tidak netral untuk kepentingan negara-rakyat, maka tidak mustahil kalau terjadi instabilitas demokrasi yang bisa berujung pada... saya tak sanggup meneruskan kalimat itu.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting bagi masyarakat Indonesia untuk terus mendorong partisipasi politik yang aktif, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan.

Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasinya dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Tambal sulam Demokrasi

Subjudul di atas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perbaikan dan pemulihan demokrasi di Indonesia.

Sebagai negara demokrasi yang untuk ukuran manusia sudah terbilang sepuh, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat, sejak Reformasi pada 1998.

Aspek utama dalam tambal sulam demokrasi di Indonesia adalah penegakan hukum yang adil dan transparan.

Melalui penegakan hukum yang kuat, korupsi, nepotisme, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya dapat diberantas. Hal ini akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi dan proses demokrasi.

Partisipasi aktif masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam memperkuat demokrasi. Partisipasi politik yang lebih luas dan terinformasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan mewakili kepentingan masyarakat yang beragam.

Pendidikan politik dan kesadaran akan hak-hak demokratis adalah faktor kunci pengembangan masyarakat yang terlibat dalam proses politik.

Demokrasi di Indonesia juga membutuhkan perlindungan dari ancaman eksternal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru dalam bentuk disinformasi, hoaks, dan serangan siber.

Membangun kecerdasan digital dan kapasitas negara dalam melindungi integritas pemilu serta kebebasan berekspresi secara daring, adalah bagian penting dari tambal sulam demokrasi.

Pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan kesenjangan sosial akan turut membantu menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi bangunan demokrasi kita.

Tambal sulam demokrasi di Indonesia mesti pula melibatkan penguatan lembaga-lembaga demokratis seperti partai politik, parlemen, dan sistem pemilu.

Reformasi dalam partai politik akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sementara parlemen yang kuat akan berperan dalam mengawasi eksekutif dan mewakili kepentingan rakyat.

Sistem pemilu yang adil dan tepercaya juga harus dijaga untuk memastikan representasi politik yang tepat.

Penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama. Partisipasi aktif, dialog yang konstruktif, dan kerjasama antarlembaga akan membantu memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dengan komitmen bersama untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat fondasi demokrasi, Indonesia dapat terus maju sebagai negara demokratis yang kuat dan ajeg.

Padahal persoalan fundamental bangsa Indonesia hingga hari ini adalah, kepastian hukum dan keadilan sosial. Siapa pun presiden ke delapan Indonesia, hendaknya wujudkanlah itu bagi segenap rakyat tercinta.

Agar supaya segala kesusahan yang kita alami, segera disudahi. Senang tak lagi tergenang berbatas angan. Bahagia membuncah dalam kalbu, memunculkan lagi peradaban bahari yang gemah ripah loh jinawi.