Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2023, 21:20 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut cawe-cawe dalam hal politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2004 mendatang, tetapi memberi jaminan tidak bakal memanfaatkan militer dan aparat kepolisian buat memastikan kepentingan nasional tetap berjalan setelah periode kepemimpinannya usai.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) kemarin.

Menurut GM News and Current Affairs Kompas TV, Yogi Nugraha, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menjanjikan sikap cawe-cawe politik menjelang Pemilu dan Pilpres itu tidak bakal melibatkan tentara dan polisi.

Baca juga: Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

”Ini saya tidak akan menggunakan tentara, saya tidak akan menggunakan polisi, bahwa saya punya cara cawe-cawe, dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik,” tutur Yogi menirukan kalimat Presiden usai pertemuan, seperti dikutip dari Kompas.id.

Presiden, kata Yogi, juga menyatakan sikapnya tidak terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sebagai presiden.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tepat dalam 3 momen Pemilu mendatang yakni 2024 sampai 2034.

Menurut Sutta, dalam pertemuan itu Jokowi menekankan pentingnya Indonesia untuk menentukan arah apakah tetap menjadi negara berkembang atau menuju tahapan negara maju.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Sutta mengatakan, dalam pertemuan itu Jokowi mengingatkan suatu negara hanya diberi kesempatan satu kali untuk maju atau tidak sama sekali.

Maka dari itu, kata Sutta, Jokowi menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan strategis pemerintahan saat ini demi mewujudkan visi misi Indonesia sebagai negara maju tersebut. Namun, hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

Selain itu, kata Sutta, Jokowi juga menjanjikan cawe-cawe itu hanya terkait kepentingan negara.

”Cawe-cawe untuk negara, (untuk) kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan capres-cawapres,” kata Sutta menyitir Presiden.

Baca juga: Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024, Golkar: Semua Orang Harus Terlibat

Sutta menambahkan, Presiden Jokowi menyatakan ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com