Para Kandidat, Apa Lagi yang Ditunggu buat Deklarasi dan Koalisi?

DEKLARASI pengusungan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden yang hendak diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jumat (21/4/2023), diyakini menggoyang peta dukungan koalisi pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2024.

Satu bulan sudah berlalu sejak itu. Waktu berjalan, tak kunjung ada deklarasi lain, baik untuk bakal calon presiden maupun kepastian komposisi koalisi pengusung, apalagi bakal calon wakil presiden.

"Pendaftaran kandidat, yang itu pasti juga sudah jelas koalisi pendukungnya, memang masih lama. Namun, jeda sejak deklarasi Ganjar ini terlalu lama," kata peneliti Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata, Rabu (24/5/2023).

Menurut Dian, ibarat ibu hamil hendak melahirkan, kontraksi koalisi memang sudah ada. Meski begitu, gelembung efek yang diharapkan dari pendeklarasian Ganjar sebagai bakal calon presiden dari PDI-P belum juga terjadi.

Hingga tulisan ini tayang, misalnya, baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai pemilik kursi di DPR yang telah mendeklarasikan dukungan ke Ganjar.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dulu disinyalir akan mengalihkan dukungan ke Ganjar bila elektabilitas Airlangga Hartarto dari Partai Golkar tak kunjung melejit, ungkap Dian, hingga kini tak kunjung pula merealisasikan itu. Partai Golkar masih bergoyang ke sana ke mari.

Yang kemudian lebih menjadi pertanyaan publik, ujar Dian, adalah sosok yang akan menjadi bakal pendamping Ganjar di Pemilu Presiden 2024.

Setali tiga uang, dukungan untuk Anies Baswedan pun masih bertumpu pada tiga partai saja, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

"Meski syarat dukungan sudah cukup, Anies belum jelas juga siapa yang akan digandeng menjadi bakal wakil calon presiden," kata Dian.

Baca juga: Dari Lobi-lobi Koalisi, Kue Kekuasaan Mulai Diiris

Prabowo Subianto juga tak lebih konkret laju pergerakannya menuju Pemilu Presiden 2024. Selain keputusan internal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 2022, Prabowo bahkan belum mendeklarasikan kembali kepastian berlaga di Pemilu Presiden 2024.

"Para kandidat dan partai politik masih bergerak di ruang hampa. Semua peta kemungkinan masih cair, kejutan belum tertutup, termasuk untuk kandidasi," imbuh Dian.

Ketiga sosok yang dianggap paling santer kemungkinannya berlaga di Pemilu Presiden 2024 tersebut tampak masih sibuk berkeliling. Bacaannya, kata Dian, semua kandidat dan partai politik belum punya cukup keyakinan untuk berlaga, termasuk dalam penentuan pasangan bakal calon.

"Pengusungan Ganjar bak partitur dengan tempo empat per empat, sekarang malah melambat, bukannya tetap kencang," ujar Dian memberikan analogi.

Kandidasi, koalisi, dan orkestrasi Jokowi

Satu hal lain yang juga cukup mendapat sorotan Dian adalah posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu Presiden 2024. Menurut dia, Jokowi tengah memainkan orkestrasi tersendiri.

Pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dengan Prabowo Subianto, sebut Dian, adalah contoh peristiwa terkini yang kasat mata memperlihatkan orkestrasi dari Jokowi.

Dian berpendapat, tidak mungkin kedua sosok itu bisa menggelar pertemuan begitu saja tanpa setidaknya "kula nuwun" ke Jokowi, apa pun motif dan tujuannya.

Baca juga: Proyeksi Peta Politik setelah PDI-P Usung Ganjar Pranowo: Akan Ada 2, 3, atau 4 Koalisi?

Orkestrasi Jokowi, lanjut Dian, sebelumnya juga telanjang terlihat pada saat penggaungan wacana Koalisi Besar dan bahkan ketika pengusungan Ganjar sebagai bakal calon presiden dari PDI-P.

Dalam wacana Koalisi Besar, misalnya, Jokowi mengundang langsung para petinggi partai politik koalisi pendukungnya di Pemilu Presiden 2014 dan 2019 untuk bertemu.

Partai Gerindra yang masih berkehendak mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024—dan notabene bukan koalisi pendukung Jokowi di dua pemilu sebelumnya—diajak serta.

Satu-satunya dalih, Gerindra belakangan bisa disebut sebagai barisan koalisi Jokowi dalam konteks koalisi pemerintahan, bukan koalisi kandidasi.

Sebaliknya, Partai Nasdem yang adalah pengusung Jokowi di dua pemilu sebelumnya malah tidak disertakan dalam pertemuan-pertemuan itu. Padahal, Nasdem juga masuk dalam barisan koalisi pemerintahan, selain koalisi kandidasi.

Baca juga: Momen Prabowo Tanya ke Relawan: Mas Gibran Cocok Jadi Cawapres?