Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Dari Lobi-lobi Koalisi, Kue Kekuasaan Mulai Diiris

Kompas.com - 27/04/2023, 11:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

POLITIK nasional mulai menggeliat lebih kentara, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Jumat (21/4/2023) mengumumkan akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024.

Lobi-lobi politik makin intens berlangsung, terutama untuk memasangkan para kandidat di Pemilu Presiden 2024. Kue kekuasaan untuk periode jabatan mendatang mulai diiris.

Bagaimana ceritanya?

Setidaknya tiga bakal calon presiden sudah santer disebut. Selain Ganjar, ada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Meskipun, Partai Golkar hingga tulisan ini tayang juga menyatakan masih kekeh hendak mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden. 

Baca juga: Setelah PDI-P Tetapkan Ganjar Capres, Golkar Kekeh Usung Airlangga

Sebaliknya, bursa bakal calon wakil presiden masih liar bergerak. Di antara nama-nama yang muncul ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD. Namun, belum ada satu pun deklarasi apalagi komitmen dibuat oleh setiap nama ini bersama bakal calon presiden mana pun.

Lobi-lobi yang saat ini terjadi adalah untuk memastikan siapa saja yang akan maju menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2024, berikut siapa saja yang menjadi pengusung dan pendukung.

Pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dijadwalkan pada 19 Oktober-25 November 2023. Para pendaftar pun baru bisa disebut sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden setelah ditetapkan oleh KPU.

Lalu, apa persoalannya?

Untuk mengusung bakal calon pasangan, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi di DPR hasil Pemilu Legislatif 2019 atau minimal 25 persen perolehan suara Pemilu Legislatif 2019. Ini adalah ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Dari syarat itu, hanya PDI-P yang memenuhi syarat untuk mengusung sendiri pasangan calon. Syarat yang dipenuhi PDI-P adalah jumlah kursi di DPR. Meski demikian, PDI-P diyakini tidak akan menggunakan opsi ini.

Adapun partai politik lain peserta Pemilu 2019 dan pemilik kursi di DPR hasil Pemilu Legislatif 2019 harus membangun koalisi untuk dapat mengusung pasangan calon. Meski koalisi ini baru untuk kandidasi di kontestasi Pemilu Presiden 2024, pertimbangan yang mungkin diambil partai-partai ini tentu saja juga adalah koalisi di kabinet pemerintahan kelak. 

 

Bagaimana kemungkinannya?

Proyeksi peta koalisi untuk Pemilu Presiden 2024 pun mulai bermunculan, berbarengan dengan pergerakan lobi-lobi politik yang terendus publik.

Sebelum PDI-P memastikan Ganjar sebagai bakal calon presiden yang hendak diusung pada Pemilu Presiden 2024, sudah lebih dulu ada tiga wacana koalisi. 

Yang pertama adalah Koalisi Perubahan, berisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Bermodal 163 kursi DPR (28,4 persen) dan 31,05 perolehan suara Pemilu Legislatif 2019, mereka berencana mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com