Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Relawan, Anies Singgung Pemerintah Pusat Ambil Proyek Daerah yang Tak Jalan

Kompas.com - 21/05/2023, 17:20 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menyinggung soal beberapa proyek pemerintah daerah yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat.

Proyek yang akhirnya disentralisasi itu disinggung oleh Anies ketika menyampaikan orasi dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di lapangan tenis indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).

"Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, diambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi," kata Anies dalam acara tersebut.

Menurut Anies, cara tersebut kurang tepat mengingat Indonesia adalah negara yang luas. Penduduknya tersebar di sekitar 6.000 kepulauan dari Sabang sampai Merauke.

Baca juga: Anies: Saya Ngobrol dengan Masyarakat, Bukan Lari-lari untuk Posting Foto

Justru kata Anies, pemerintah pusat perlu memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikannya. Namun harus tetap diawasi dan pastikan tereksekusi dengan baik.

"Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintahan yang seluruh wilayah," tutur Anies.

Lebih lanjut Anies mengungkapkan, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Sebagian perlu diselesaikan di pusat, sebagiannya lagi perlu diselesaikan oleh daerah.

Ke depan, dia ingin berkomitmen bersama-sama dengan seluruh relawan, memastikan pemerintahan yang mengedepankan kemerdekaan sesungguhnya.

Baca juga: Singgung Mafia Merajalela di Indonesia, Anies: Termasuk Mafia BTS

Jika daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan.

Sebab jika daerah tidak bisa menyelesaikannya dan diambil alih pusat, kemudian berujung tidak selesai juga, maka akan menyulitkan masa depan warga di daerah.

"Ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan yang ada di pembukaan UUD, yaitu adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya," jelas Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com